Padang (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melibatkan akademisi dan lembaga riset yang kompeten untuk mengkaji penyebab rendahnya partisipasi masyarakat di daerah itu saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
"Tingkat partisipasi pemilih saat pilkada kemarin itu hanya 57,15 persen dari 4.103.084 daftar pemilih tetap," kata Komisioner KPU Provinsi Sumbar Ory Sativa Syakban di Padang, Kamis.
Ory mengatakan dari beberapa literasi yang dipelajari KPU terdapat beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab rendahnya partisipasi pemilih saat 27 November 2024.
Faktor itu di antaranya terkait psikologis, sosial, bencana alam, gaya komunikasi calon kepala daerah hingga tidak adanya pasangan calon yang sesuai dengan harapan konstituen.
"Namun, untuk mengetahui lebih dalam KPU Sumbar akan melakukan kajian penyebab rendahnya partisipasi publik," ucap dia.
Di satu sisi Ory menyampaikan KPU Sumbar secara bertingkat sudah memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat agar memberikan hak politiknya pada 27 November 2024.
Sebagai contoh saat pelaksanaan pencocokan dan penelitian data pemilih atau coklit, petugas sudah mendatangi setiap calon pemilih. Kemudian, sebelum hari pemilihan petugas juga menyampaikan formulir C pemberitahuan ke masyarakat.
"Data KPU 91 persen formulir C pemberitahuan itu tersampaikan ke masyarakat," sebut dia.
Sayangnya, dengan berbagai upaya yang telah dilakukan penyelenggara pilkada, tingkat partisipasi di Ranah Minang masih tergolong rendah yakni 57,15 persen.
"KPU sudah melakukan berbagai ikhtiar namun faktanya partisipasi memang masih rendah," ujarnya.
Sementara itu, salah seorang warga Kota Padang John Nedy Kambang menilai rendahnya partisipasi politik di Pilkada serentak karena kurang masifnya sosialisasi penyelenggara ke masyarakat.
"Saat hari pencoblosan saya memberikan hak politik di TPS 15 Kelurahan Bungo Pasang. Namun, hingga pukul 11.00 WIB warga yang datang ke TPS tergolong rendah sekali," kata John.
Menurutnya, KPU atau Bawaslu termasuk calon kepala daerah perlu memikirkan cara atau strategi yang lebih solutif untuk meningkatkan partisipasi pemilih.
