Padang (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) segera mendiseminasikan hasil kajian penyebab rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Ranah Minang pada Pilkada 2024.
"Sekarang itu masih berproses dan Insya Allah menjelang Ramadhan 1446 Hijriah kajian itu segera kita diseminasikan," kata Pelaksana harian (Plh) KPU Provinsi Sumbar Ory Sativa Syakban di Padang, Kamis.
KPU Provinsi Sumbar menggandeng pihak luar terdiri dari unsur akademisi dan lembaga riset yang kompeten untuk mengetahui penyebab rendahnya tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 yang hanya 57,15 persen dari 4.103.084 jiwa daftar pemilih tetap (DPT).
"KPU menunjuk pihak ketiga untuk melakukan observasi terkait pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan," ujar dia.
Pada kesempatan itu, Ory menyampaikan KPU sudah bekerja optimal sebelum hari pencoblosan terutama sosialisasi dan penyampaian Formulir C Pemberitahuan kepada calon pemilih.
"KPU ingin mengetahui apa yang menjadi alasan kuat pemilih sehingga tidak datang ke TPS. Sementara Formulir C Pemberitahuan sudah tersampaikan 94 persen," ujarnya.
Dia menjelaskan kajian tersebut, di antaranya mendalami apakah rendahnya partisipasi disebabkan oleh sistem pemilu itu sendiri, jumlah kandidat atau calon yang ikut berpartisipasi atau peran KPU yang belum optimal.
"Bisa juga karena visi misi calon yang tidak tersampaikan atau mungkin cara komunikasi calon yang tidak pas kepada pemilih. Inilah yang sedang dikaji," kata dia.
Sementara itu, salah seorang warga Kota Bukittinggi, Icha (32) mengatakan dirinya tidak datang ke TPS pada hari pencoblosan Pilkada 2024 karena sedang berada di luar kota.
Meskipun tidak menyalurkan hak politiknya, ia membenarkan satu hari menjelang pencoblosan petugas sudah datang menyampaikan Formulir C Pemberitahuan.
"Petugas sudah datang ke rumah menyampaikan formulir tersebut namun saat hari pemilihan saya sedang di luar kota," ujar dia.
