Parik Malintang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman, Sumatera Barat meningkatkan sosialisasi antisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) karena dari Desember 2024 hingga bulan ini jumlah ternak yang terjangkit virus itu mencapai 195 kasus.
"Sosialisasi telah kami lakukan kepada peternak dan kelompok peternak serta kepada masyarakat," kata Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Padang Pariaman Devi Yanti di Parik Malintang, Kamis.
Ia mengatakan dari sosialisasi yang dilakukan diketahui peternak di Padang Pariaman sudah memiliki pengalaman menangani ternaknya yang terjangkit PMK dengan memberikan ramuan tradisional.
Menurutnya ramuan tradisional yang diberikan oleh peternak tersebut dapat membantu penanganan ternak yang terjangkit PMK di Padang Pariaman.
Namun, lanjutnya langkah efektif untuk mengendalikan penyebaran PMK yaitu dengan mengisolasi ternak yang terjangkit virus itu agar penyakit ini tidak menyebar ke ternak ruminansia lainnya.
"Saat ini kami masih memiliki disinfektan, disinfektan ini yang kami bagikan kepada peternak (untuk mengurangi potensi penyebaran)," katanya.
Ia mengatakan pihaknya telah mengajukan pengadaan vaksin kepada pemerintah provinsi yang kemudian permohonan itu dilanjutkan ke kementeterian terkait.
Namun, kata dia informasi yang diperoleh pihaknya vaksin PMK saat ini bersifat komersil yakni vendor menyediakan vaksin kemudian peternak membeli kepada vendor.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) mengungkap kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) kembali menyerang ternak berkuku belah seperti sapi dan kerbau di daerah itu semenjak Desember 2024 dengan jumlah kasus mencapai 195 kasus.
"Dari Desember hingga Januari 2025 sudah ada 195 kasus yang tersebar di 13 kecamatan di Padang Pariaman," kata Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Padang Pariaman Devi Yanti di VIII Koto.
Ia mengatakan penyebaran PMK di Padang Pariaman tersebut akibat banyaknya ternak masuk ke kabupaten itu, lalu salah penanganan dari peternak, tidak tersedianya vaksin baik dari Pemkab setempat maupun pemerintah pusat dalam delapan bulan terakhir.
Ia menjelaskan dalam beberapa bulan terakhir banyak sapi didatangkan dari sejumlah daerah yang tidak saja dari dalam Sumbar namun juga dari luar provinsi tersebut.
