Lubuk Sikaping (ANTARA) - Bupati Pasaman Sabar AS, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumbar di Padang, Selasa (31/12) kemarin.
Bupati Sabar AS menjelaskan bahwa kondisi semakin membaik, termasuk dalam tata kelola anggaran yang dilaksanakan oleh jajaran terkait di lingkup Pemkab Pasaman.
"Kita berharap kondisi ke depan semakin lebih baik lagi," ungkap Sabar AS.
Menurut Sabar AS, kondisi yang berhasil dicapai saat ini tidak terlepas dari kerja keras aparat terkait di lingkungan Pemkab Pasaman.
"Kita juga tidak mungkin menafikan dukungan seluruh elemen masyarakat," ungkapnya.
Sabar AS berharap tata kelola keuangan yang makin membaik memberi dampak luas, baik terhadap upaya memajukan daerah dan mensejahterakan seluruh anggota maayarakat yang berada di dalamnya.
11 Kali Terima Opini WTP
Semakin tahun, tata kelola keuangan atau anggaran di lingkup Pemkab Pasaman semakin membaik. Buktinya, sampai posisi Mei lalu, daerah ini
sudah 11 kali meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Pada Mei lalu itu, penyerahan penghargaan ini dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Arif Agus kepada Bupati Pasaman, Sabar AS, yang didampingi Wakil Ketua DPRD, Yasril dan jajaran di Kota Padang.
Bupati Pasaman, Sabar AS mengungkapkan predikat opini WTP yang diraih pemerintah daerah merupakan bentuk keseriusan pertanggungjawaban atas pengelolaan kerugian Negara.
“Atas capaian ini, sangat mengapresiasi seluruh Kepala OPD beserta jajaran. Karena berkat kerja keras semua pihak Pemkab Pasaman berhasil mempertahankan opini WTP sebanyak 11 kali berturut-turut sejak tahun 2013 lalu hingga 2024,” ungkap Sabar AS.
Sabar AS menyampaikan bahwa untuk mempertahankan capaian opini WTP dari BPK RI ini bukanlah hal yang mudah.
“Dibutuhkan konsistensi, kebersamaan, tata kelola keuangan yang baik, serta kesungguhan untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku,” tambahnya.
