Solok (ANTARA) - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Solok, Sumatera Barat (Sumbar), menjadi salah satu sampel penilaian statistik sektoral, khususnya dalam penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD).
Kepala Bidang Tata Kelola E-Gov dan Statistik (TKES) Diskominfo Kota Solok Adel Wiratama di Solok, Senin, mengatakan terkait Program Evaluasi Statistik Sektoral, DLH merupakan salah satu sampel penilaian statistik sektoral, khususnya dalam penyusunan dokumen IKPLHD.
Dokumen IKPLHD tersebut nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam menentukan prioritas pembangunan kota yang berwawasan lingkungan.
Selain itu informasi tersebut menjadi acuan kebijakan dan perencanaan pemerintah daerah (pemda) dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup.
"Kami juga meminta dokumen analisis jabatan (anjab) sebagai tupoksi untuk melihat ketersesuaian job desk dengan dokumen IKPLHD yang ditulis," katanya.
Ia juga mengatakan Diskominfo Kota Solok telah mengunjungi DLH Kota Solok dalam rangka program evaluasi statistik sektoral.
Di samping itu Kepala Bidang Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup DLH Kota Solok Agus Susanto mengungkapkan bahwa dokumen IKPLHD ini juga erat kaitannya dengan penilaian penghargaan nirwasita tantra,sebuah apresiasi yang diberikan kepada kepala daerah yang berjasa merumuskan dan menerapkan program kerja sesuai dengan prinsip metodologi pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Menurutnya, melalui dokumen IKPLHD dapat mewujudkan kebijakan daerah yang holistik dan terintegrasi. "Pada akhirnya akan mempercepat perbaikan kualitas lingkungan hidup yang ada di Kota Solok," ucap dia.
Dengan disusunnya dokumen IKPLHD tersebut, lanjutnya, akan dapat meningkatkan kepercayaan publik serta menunjang pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik.
Selain itu penyusunan dokumen IKPLHD juga merupakan sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik, sehingga dapat menunjang pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik sesuai semangat reformasi birokrasi.
