BI sebut tekanan inflasi Sumbar turun setelah Lebaran

Padang (ANTARA) - Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) menyebutkan tekanan inflasi di Ranah Minang berkurang atau turun setelah libur Idul Fitri 1445 Hijriah.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar Endang Kurnia Saputra di Padang, Rabu (17/4), mengatakan inflasi di Ranah Minang secara year on year pada Maret 2024 sebesar 3,93 persen. Namun, jika diukur dari Januari 2024 inflasi Sumbar hanya 1,49 persen atau secara year to date.

Artinya, lanjut Endang, Provinsi Sumbar memiliki ruang untuk mengendalikan inflasi paling tinggi di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.

BI Sumbar bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) setempat akan terus berupaya menekan laju inflasi hingga akhir 2024 maksimal 3,25 persen.

Eks Deputi Kepala Perwakilan BI DKI Jakarta tersebut mengatakan salah satu hal penting dan menjadi catatan BI ialah mengenai pertumbuhan ekonomi Sumbar yang diperkirakan 4,7 sampai dengan 5,3 persen. Sejauh ini BI melihat pertumbuhan ekonomi daerah itu masih tergolong baik.

"Tahun ini relatif good news dan bisa memacu pertumbuhan ekonominya di semester II khususnya di triwulan III dan IV," ujar Adang sapaan akrabnya.

Di satu sisi, BI melihat peristiwa bencana alam seperti banjir dan tanah longsor sejalan dengan perbaikan infrastruktur di Provinsi Sumbar.

Perbaikan itu diharapkan dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya itu, pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan juga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

"BI melihat dan memperkirakan pertumbuhan ekonomi khususnya di Sumbar pada tahun 2024," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan inflasi di provinsi tersebut masih dalam ambang toleransi meskipun sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi nasional. Tingginya inflasi itu dipengaruhi oleh harga cabai merah, telur ayam dan sejumlah komoditas lainnya.

Gubernur Sumbar mengatakan kenaikan inflasi tersebut pada dasarnya telah diprediksi oleh TPID, mengingat beberapa daerah yang selama ini penyuplai sejumlah kebutuhan pokok mengalami gangguan pasokan barang hortikultura sejak Desember 2023.

Mahyeldi menyampaikan pemerintah setempat telah berupaya melakukan beberapa langkah untuk menekan lonjakan harga kebutuhan pokok. Salah satunya dengan memasok berbagai kebutuhan dari beberapa daerah di antaranya Yogyakarta.

"Khusus kenaikan harga menjelang Lebaran saya rasa itu hal yang wajar karena permintaan tinggi, sementara ketersediaan barang masih seperti biasa," kata Mahyeldi.