Pemkab-KPU Pasaman Barat sepakat anggaran Pilkada 2024 sebesar Rp30 miliar

id KPU Pasaman Barat,Pilkada 2024,pemkab pasbar,berita pasbar

Pemkab-KPU Pasaman Barat sepakat anggaran Pilkada 2024 sebesar Rp30 miliar

Bupati Pasaman Barat Hamsuardi dan Ketua KPU Pasaman Barat Alfi Syahrin menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 sebesar Rp 30.050.000.000 di Simpang Empat, Rabu (27/12/2023). Antara/Altas Maulana.

Simpang Empat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat bersama Komisi Pemilihan Umum setempat menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 sebesar Rp 30.050.000.000.

Bupati Pasaman Barat Hamsuardi di Simpang Empat, Rabu, mengharapkan kepada KPU agar dapat memanfaatkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang penggunaan hibah daerah itu.

Ia juga mengajak agar pelaksanaan Pilkada nanti terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Pihaknya mengharapkan semua pihak pihak bahu-membahu dalam melaksanakan Pilkada ini dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu, Ketua KPU Pasaman Barat Alfi Syahrin mengucapkan terima kasih kepada Pemkab yang telah menganggarkan hibah daerah senilai Rp 30.050.000.000 untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2024.

Ia berharap pelaksanaan Pilkada nantinya dapat berjalan dengan lancar.

"Terima kasih banyak kepada Pemkab atas terlaksananya penandatanganan hibah ini. Kita berharap Pilkada 2024 lancar dengan tidak ada gangguan yang berarti," ujarnya.

Dibandingkan anggaran Pilkada 2020 lalu terjadi peningkatan. Sebelumnya hanya Rp25,4 miliar.

Kenaikan anggaran itu disebabkan karena adanya penambahan jumlah nagari(desa) dari 19 menjadi 90 nagari.

Dengan kenaikan jumlah nagari itu maka secara otomatis jumlah tenaga panitia pemungutan suara (PPS) bertambah karena setiap tempat pemungutan suara (TPS) harus memiliki tiga orang PPS dan tiga orang bagian sekretariat.

Jika dibandingkan pada Pilkada 2020 honor untuk PPS dan operasional hanya sekitar Rp11 miliar. Sedangkan untuk Pilkada 2024 diperkirakan mencapai Rp17 miliar.

"Jumlah TPS juga bakal bertambah dari 1.034 menjadi 1.186. otomatis biaya TPS bertambah karena masing-masing TPS ada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan tenaga linmas," katanya.

Kemudian pihaknya juga menyiapkan anggaran untuk enam pasang calon perseorangan dan lima pasang calon dari partai politik.

"Jika banyak pasangan calon dari perseorangan maju maka secara otomatis verifikasi dukungan banyak dilakukan memakan tenaga dan operasional. Selain itu tentu atribut kampanye akan bertambah," ujarnya.