Polda Sumbar libatkan 8.000 personel kawal Pemilu 2024

Padang (ANTARA) - Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Sumbar) melibatkan 8.000 personel dalam Operasi Mantap Brata Singgalang yang merupakan operasi untuk mengawal pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di provinsi setempat.

"Personel yang dikerahkan adalah gabungan dari Polda Sumbar beserta jajaran Kepolisian Resor sekitar delapan ribu orang, jumlah tersebut merupakan dua per tiga kekuatan," kata Kepala Polda Sumbar Irjen Pol Suharyono setelah memimpin apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata Singgalang 2024 di lapangan apel Satbrimob Polda Sumbar, di Padang, Selasa.

Ia mengatakan Pemilu 2024 merupakan pesta demokrasi terbesar yang akan menjadi bukti kematangan demokrasi Indonesia dan sekaligus menjadi titik penentuan masa depan bangsa, sehingga setiap tahapan sejak 19 Oktober 2023 sampai 20 Oktober 2024 harus dikawal secara maksimal agar berjalan aman dan kondusif.

Menurut Suharyono, aman yang dimaksud harus memenuhi empat aspek yakni Security, Surety, Safety, dan Peace. Security yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis, Surety yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran, Safety yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya, dan Peace yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah.

"Empat hal itulah yang berusaha kami wujudkan dalam mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang di wilayah Sumbar," jelasnya.

Namun demikian, lanjut Suharyono, pihaknya menyadari bahwa upaya pengamanan juga membutuhkan integrasi serta koordinasi dengan berbagai instansi atau lembaga terkait.

Ia mengatakan Polda Sumbar sejauh ini telah melakukan sejumlah diskusi dengan TNI, Pemerintah provinsi, instansi terkait lain demi mematangkan persiapan serta mengantisipasi berbagai gangguan.

Menurutnya untuk kondisi Sumbar secara umum masih terbilang aman, namun kewaspadaan serta kesiapsiagaan harus tetap dimaksimalkan. "Kami mengajak seluruh elemen masyarakat agar sama-sama mempertahankan situasi yang aman dan kondusif untuk ke depannya," jelasnya.

Polda Sumbar juga telah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan agar penanganan pelanggaran serta penyelesaian tindak pidana Pemilu dapat dilakukan secara profesional dan transparan, sehingga mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

Pada bagian lain, apel gelar pasukan turut dihadiri unsur pimpinan daerah, para pejabat TNI, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, perwakilan partai politik, tamu undangan, dan lainnya. ***2***