Rasio ketergantungan turun, Bupati : Pesisir Selatan siapkan strategi hadapi era bonus demografi

Painan (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rasio ketergantungan masyarakat Pesisir Selatan, Sumatera Barat terus turun dalam lima tahun terakhir.

Bupati Rusma Yul Anwar mengungkapkan kondisi itu merupakan gambaran kemandirian masyarakat secara ekonomi mulai terwujud, sehingga peluang tumbuh lebih cepat dalam rangka menyongsong cita-cita Indonesia Emas 2045 kian besar.

"Ini tentu kabar baik bagi kita semua," ungkap bupati di Painan, 13 September.

Rasio ketergantungan adalah cara yang digunakan untuk menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk yang tidak produktif secara ekonomi (seperti anak-anak dan lanjut usia) dengan jumlah penduduk yang produktif.

Berdasarkan data yang dirilis BPS pada 2018 setiap 100 orang masyarakat produktif Pesisir Selatan menanggung 55 orang masyarakat yang tidak produktif.

Sementara kini dalam 100 orang masyarakat produktif hanya menanggung 48 orang yang tidak produktif, seiring dengan bertambahnya kelompok usia produktif, mereka berusia 15 tahun-64 tahun.

Bupati melanjutkan bertambahnya kelompok usia produktif itu merupakan pertanda Pesisir Selatan telah masuk era bonus demografinya, fase yang puncak yang hanya kehidupan suatu daerah maupun negara.

Bonus demografi menjadi kesempatan strategis bagi daerah untuk melakukan berbagai percepatan pembangunan dengan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten sesuai bidangnya.

"Karena itu kita mesti siapkan generasi daerah yang mumpuni. Siap tanding dapat mampu bersaing dengan daerah maupun negara lain," terang bupati.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 menurut bupati dirinya telah menetapkan pembangunan kualitas SDM sebagai pilar utama.

Selama periode tersebut bidang pendidikan dan kesehatan menjadi sasaran utama. Visi itu terus berlanjut, bahkan salah satu program strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.

Masyarakat tidak lagi hanya sekedar subjek (pelaku), tapi sekaligus sebagai objek (sasaran) pembangunan, sehingga masyarakat Pesisir Selatan, khususnya generasi Z.

Generasi penerus bangsa di daerah berjuluk 'Negeri Sejuta Pesona' itu kata bupati jangan sampai menjadi penonton di rumah sendiri, tapi menjadi tuan. Mesti berdaulat terhadap kekayaan alam daerah.

Lewat pembangunan SDM mereka tidak hanya diharapkan mampu bersaing di dunia kerja, tapi juga harus mampu menjadi pelaku usaha, mengingat Pesisir Selatan memiliki potensi alam yang melimpah.

Namun yang tidak kalah penting kata bupati adalah tersedianya aparatur daerah yang inovatif, sehingga mampu menyiapkan pelayanan publik sebagai faktor penunjang, utamanya yang berkaitan dengan sumber daya manusia.

Pemerintah dituntut untuk bersikap inovatif dan solutif melalui sejumlah program, terutama untuk menyiapkan sumber daya manusia berkualitas.

" Jika tidak, era bonus demografi ini justeru menjadi bencana bagi kita, bukan berkah. Secara nasional diperkirakan mulai 2030-2040," jelas bupati.

Secara terpisah Kepala BPS Pesisir Selatan Hendra Septia Deza menyampaikan turunnya rasio ketergantungan yang dj bawah 50 adalah keberhasilan pemerintah kabupaten dalam pembangunan pendidikan.

Saat ini komposisi masyarakat usia produktif atau usia 15 tahun-64 tahun di Pesisir Selatan mencapai 67,43 persen. Usia 0-14 tahun 25,13 persen dan di atas 65 tahun 7,45 persen.

Fenomena itu merupakan fase puncak dari siklus suatu bangsa atau daerah, momen yang sangat ditunggu dan hanya sekali terjadi, sehingga perlu disikapi secara baik.

"Jika tidak, bonus demografi justeru menjadi beban bagi daerah, " tuturnya.

Menurutnya saat ini adalah momentum paling baik bagi Pesisir Selatan untuk menata ulang perencanaan pembangunan sosial seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga masa depan daerah lebih tertata.