Jakarta (ANTARA) - Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Reynhard Silitonga memaparkan peran penting Kantor Wilayah Kemenkumham dalam meningkatkan kualitas kebijakan instansi tersebut.
"Meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi adalah indikator capaian pada area perubahan penataan peraturan perundang-undangan/deregulasi kebijakan, melihat capaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) tahun 2021 sebesar 25,56 dari 100," kata Plh Sekjen Kemenkumham Reynhard Silitonga melalui keterangan tertulisnya di Padang, Kamis.
Reynhard mengatakan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84), menetapkan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu unit organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Tugas Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ialah menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
"Oleh karena itu perlu dilakukan upaya peningkatan capaian pada indiktor kualitas kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia salah satunya melalui perbaikan tata kelola kebijakan," ujar Reynhard Silitonga.
Secara teoritis, sambung dia, tata kelola kebijakan meliputi empat tahapan yaitu proses agenda setting, formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Kehadiran Badan Strategi Kebijakan sebagai salah satu unit Eselon I, untuk membangun mekanisme dan menerapkan prinsip-prinsip yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik.
"Rapat Koordinasi Teknis ini sangat tepat untuk memperbaiki performa tata kelola kebijakan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia," ujar dia.
Dengan ditetapkannya Perpres Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia, dan segera menyusul Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Reynhard menyebut pentingnya rapat koordinasi Badan Strategi Kebijakan.
Sebab, melalui rapat koordinasi tersebut Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bisa menyiapkan mekanisme, standar, prosedur, serta model pendelegasian tugas kepada kantor wilayah dalam memperkuat tata kelola kebijakan publik.
Tambahan informasi, rapat koordinasi teknis Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM dilaksanakan sejak 20 hingga 22 September 2023 di The Trans Resort Bali, dan dihadiri seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
Plh Sekjen paparkan peran penting kanwil dalam tingkatkan kualitas Kemenkumham
Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Reynhard Silitonga menghadiri rapat koordinasi di Bali. (ANTARA/HO-Ist).
