Legislator: Implementasi kurikulum merdeka menyesuaikan dengan tuntutan zaman

Padang (ANTARA) - Legislator Komisi X DPR RI Lisda Hendrajoni mengatakan implementasi kurikulum merdeka belajar yang merupakan upaya menyesuaikan dengan tuntutan zaman dalam menyiapkan generasi masa depan bangsa Indonesia.

"Sebagaimana ungkapan 'didiklah anak-anak mu sesuai dengan zamannya', karenanya kita mengapresiasi dan mendukung implementasi program kurikulum merdeka sehingga sesuai dengan kebutuhan sekarang," kata anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sumbar itu saat membuka secara resmi workshop Sosialisasi Kurikulum Merdeka di Padang, Senin.

Kegiatan workshop sosialisasi kurikulum merdeka belajar dibuka oleh anggota Komisi X DPR RI Lisda Hendrajoni, turut hadir PLT Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BKSAP) Zulfikri Anas, dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Barlius dengan peserta terdiri atas tenaga pengajar, praktisi dan sejumlah elemen pemerhati pendidikan di provinsi itu.

Ia mengatakan, hanya saja tinggal bagaimana kesiapan infrastruktur sarana prasarana penunjang dan kualitas sumber daya manusia (SDM) seperti tenaga guru yang harus mendapatkan perhatian.

Pihaknya tak menyangkal masih terdapat keterbatasan yang dihadapi sekolah-sekolah dalam implementasi program kurikulum merdeka, tetapi semangat ini dalam pelaksanaan dari sekolah-sekolah harus diapresiasi.

"Kita kaget juga, ternyata sudah mencapai 80 persen sekolah di Indonesia mulai dari tingkat SD hingga SLTA yang telah menerapkan kurikulum merdeka. Makanya kita memotivasi guru untuk tetap terus belajar dan berjuang ke arah yang sebenarnya sesuai dengan tuntutan kurikulum merdeka,"katanya.

Penerapan terus berproses, tambah dia, tentu termasuk para guru mesti terus mencari pengetahuan dan kecakapan supaya dalam pelaksanaan dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

"Penerapan kurikulum merdeka belajar harus dimulai dari diri sendiri bagi tenaga guru karena sebagai pengajar dilapangan dalam implementasinya," ujarnya.

Menurut dia, setidaknya ada lima tantangan yang dihadapi dalam penerapan kurikulum merdeka belajar yakni pertama, menuntut guru harus berani untuk keluar dari zona nyaman dalam penerapan sistem pembelajaran.

Kedua, tenaga pengajar harus menguasai berbagai kompetensi dan kecakapan dalam mengajar. Ketiga tidak menulis pengalaman pelaksanaan program kurikulum merdeka belajar. Keempat, harus punya keterampilan mengajar, dan kelima mininya fasilitas dan kualitas guru.

Dalam kesempatan itu, Lisda mengingatkan bahwa yang menjadi sorotan atau dikritisi Komisi X DPR RI, terkait jangan sampai ganti menteri, ganti pula kurikulum, karena akan berpengaruh seperti terhadap buku-buku mata ajar dan lainnya, bisa juga memberatkan siswa dan orang tua murid.

"Kita berharap harus ada grand design kurikulum merdeka belajar ini agar bisa tetap berkesinambungan, jika pun ada pergantian menteri atau perubahan seperti ada yang bisa diadopsi dari luar, tetapi kekayaan budaya kita tetap harus dijaga supaya bisa sesuai dengan anak-anak bangsa kita. Artinya perubahan yang harus menyesuaikan, bukan kurikulum yang berganti-ganti,"katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Barlius mengatakan penerapan kurikulum merdeka untuk tingkat SMA dan SMK sudah banyak, hanya hitungan jari saja yang belum siap untuk mengimplementasikan karena masih ada keterbatasan.

Kendati demikian, tambah dia, ke depan tentu terus di dorong agar dapat diimplementasikan sehingga semakin cepat proses transformasi pembelajaran bagi anak didik di Sumatera Barat.

"Kita berterima kasih kepada anggota DPR RI dan Kemendikbudristek RI yang terus memberi dukungan dalam memajukan dunia pendidikan di daerah," ujarnya.

Ia juga mengatakan, sekolah yang bagus adalah para guru yang banyak menggunakan secara maksimal plafon kurikulum merdeka dan memiliki wadah yang memadai kegiatan ekstrakurikuler bagi peserta didiknya.