Realisasi belanja negara di Sumbar mencapai Rp26,87 triliun

Padang (ANTARA) - Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Sumatera Barat mencatat realisasi belanja negara hingga akhir November 2022 mencapai Rp26,878.7 triliun atau 88,03 persen dari pagu APBN 2022.

"Angka tersebut terkontraksi 3,49 persen dari tahun sebelumnya," kata Plt Kakanwil DJPb Provinsi Sumbar Ismet Saputra di Padang, Senin.

Ia merinci realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp8,61 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp18,27 triliun.

"Realisasi Belanja Pemerintah Pusat terkontraksi sebesar 5,12 persen disebabkan karena penurunan realisasi belanja modal dan belanja barang," ujarnya.

Namun ia melihat kinerja belanja pemerintah pusat tersebut sebenarnya cenderung stabil dan tidak mengalami penurunan yang tajam apabila dibandingkan dengan pagu anggarannya.

"Tahun lalu realisasi yang tinggi diiringi dengan jumlah pagu yang lebih tinggi. Selain itu, kontraksi pertumbuhan belanja modal dan belanja barang juga diakibatkan adanya kebijakan automatic adjustment yang berlaku sejak awal tahun anggaran 2022," kata dia.

Sementara realisasi belanja pegawai hingga 30 November 2022 mencapai Rp4,09 triliun atau 88,77 persen dari pagu dan tumbuh 0,55 persen didorong oleh peningkatan realisasi Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara.

Kemudian realisasi belanja barang mencapai Rp2,98 triliun atau 74,61 persen dari pagu yang jika dibandingkan periode November 2021, belanja barang terkontraksi 13,26 persen disebabkan oleh adanya automatic adjustment terhadap beberapa akun Belanja Barang.

Sementara itu, untuk penyerapan belanja yang berasal dari Belanja Barang BLU, masih memperlihatkan peningkatan yang positif.

Di sisi lain, belanja modal mampu terealisasi sebesar Rp1,5 triliun atau 65,14 persen dari pagu dan terkontraksi 2,22 persen disebabkan selain karena adanya automatic adjustment juga karena masih besarnya anggaran belanja modal yang diblokir.

Khusus untuk dana yang bersumber dari SBSN, pembukaan blokir baru dilakukan pertengahan Februari 2022 sehingga pelaksanaan penyaluran dana yang bersumber dari SBSN baru bisa terlaksana pada Triwulan II 2022.

"Ke depan, beberapa proyek infrastruktur strategis pemerintah yang masih terkendala diharapkan dapat terealisasi sehingga dapat mendongkrak kinerja belanja modal, khususnya dalam menghadapi resesi ekonomi yang terjadi," kata dia.

Sedangkan realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sampai dengan menjelang berakhirnya triwulan IV 2022 mencapai Rp18,27 triliun atau 93,26 persen dari pagu dan mengalami penurunan sebesar 2,7 persen dibanding tahun lalu pada periode yang sama.

Hal ini yang didorong utamanya oleh penurunan realisasi Dana Insentif Daerah yang cukup signifikan dibanding periode yang sama tahun lalu.

"Pada November 2021, realisasi dana insentif daerah sebesar Rp455,14 miliar, sedangkan, hingga November 2022 hanya terealisasi Rp99,38 miliar," kata dia.

Ia menilai menjelang akhir tahun anggaran 2022, tantangan yang dihadapi semakin berat, namun kinerja APBN perlu terus dijaga agar dapat terus berfungsi optimal sebagai bantalan peredam atas berbagai krisis dan tantangan perekonomian yang dihadapi,

"Terutama untuk melindungi daya beli masyarakat serta menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi," ujarnya.