Simpang Empat (ANTARA) - Badan Aset Pendapatan Daerah (BAPD) Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat mulai mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) perkebunan kelapa sawit di daerah itu untuk memaksimalkan penerimaan daerah.
"Selama ini belum ada dan kedepannya akan dipacu dengan harapan Badan Pertahanan Nasional (BPN) dapat mendukung program ini. Jika ada ada yang mengurus proses balik nama sertifikat diharapkan BPN mengarahkan agar membayar BPHTB, " tegas Kepala BAPD Pasaman Barat Afrizal Azhar di Simpang Empat, Rabu.
Ia mengatakan potensi memaksimalkan PAD itu salah satunya dari peralihan hak masyarakat kepada beberapa perusahaan perkebunan yang sampai saat ini masih belum atau dalam proses balik nama sertifikat.
Diantaranya adalah PTPN IV atas perkebunan sawit di Kecamatan Sungai Beremas seluas 230 hektare, di PT. Agrowiratama yang membeli lahan masyarakat di Muaro Kiawai seluas 390 hektare dan PT. USM yang melakukan peralihan hak di Kecamatan Koto Balingka seluas 497 hektare.
"Penerimaan BPHTB atas peralihan hak ini diyakini cukup besar dan bisa mencapai angka Rp7 miliar lebih," katanya.
Ia memohon petunjuk dan arahan pimpinan atas peluang penerimaan ini dan kiranya ikut mendorong pihak perusahaan agar segera melakukan proses peralihan hak di Kantor BPN Pasaman Barat dan membayar BPHTB kepada Pemkab Pasaman Barat.
Capaian PAD sampai 29 November 2022 dari target PAD tahun 2022 sebesar Rp 130 miliar lebih baru terealisasi Rp110 miliar lebih atau 77,47 persen.
ia juga menyebutkan untuk pajak mineral bukan logam dan batuan (galian C) diprediksi jauh dari target karena persoalan izin dan tidak tersedianya pos pemungutan di lapangan.
"Kita butuh pos pemantauan apalagi dengan banyaknya tambang ilegal saat ini, "katanya.
Menanggapi itu Bupati Pasaman Barat Hamsuardi mengatakan agar setiap peluang penerimaan dapat dimaksimalkan.
"Segera surati pihak perusahaan dan Kantor BPN agar segera mengurus peralihan hak dan membayar BPHTB kepada Pemkab Pasaman Barat," tegasnya.
Ia meminta agar waktu efektif yang tersisa 20 hari menjelang tahun 2022 berakhir agar dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya pencapaian PAD dengan mengoptimalkan pemungutan termasuk PNS harus menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat.
"Jangan PNS pula yang tidak mau membayar PBB apalagi retribusi kendaraan dinas," ujarnya. ***1***
Berita Terkait
PMI Pasaman Barat kirimkan relawan bantu bencana banjir Agam
Kamis, 16 Mei 2024 16:07 Wib
Pemkab Pasaman Barat tekan perjanjian dana hibah pengamanan Pilkada 2024
Rabu, 15 Mei 2024 14:43 Wib
Progres penanganan rumah terdampak gempa di Pasbar, 77, 64 persen telah di tuntaskan
Selasa, 14 Mei 2024 15:46 Wib
Truk semen terperosok di Rimbo Kejahatan Talamau Pasbar, Polres minta pengendara waspada lewati jalur Simpang Empat-Panti
Senin, 13 Mei 2024 19:17 Wib
Bawaslu Pasaman Barat berlakukan tes tertulis metode CAT bagi calon anggota panwaslu kecamatan
Senin, 13 Mei 2024 18:29 Wib
Tuanku Mustika Yana: Pasaman Barat punya energi luar biasa, energi SDA dan anak muda
Sabtu, 11 Mei 2024 5:13 Wib
Terus bergerak menuju Pilkada Pasbar 2024, Tuanku Mustika Yana daftar ke PKB
Kamis, 9 Mei 2024 19:04 Wib
KPU Pasaman Barat seleksi tertulis calon anggota ppk untuk 11 kecamatan
Rabu, 8 Mei 2024 17:04 Wib