BKKBN Sumbar temukan kasus stunting terbanyak pada anak baduta

Padang (ANTARA) - Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKN) Sumatera Barat menemukan kasus stunting terbanyak dalam audit kasus tahap satu yang dilakukan institusi tersebut pada bayi usia di bawah dua tahun (baduta) di provinsi tersebut.

Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Barat Fatmawati di Padang, Senin mengatakan ada Audit Kasus Stunting tahap satu ini terdapat 68 kasus yang diangkat dan kasus pada Baduta menjadi yang tertinggi sebanyak 38 kasus, kemudian diikuti ibu hamil sebanyak 18 kasus, ibu nifas enam kasus dan calon pengantin sebanyak enam kasus.

Menurut dia dalam AKS tahap satu ini, kasus pada semua sasaran audit sehingga hal ini dapat menjadi sebuah pembelajaran yang baik untuk mencegah terjadinya kasus stunting dan beresiko stunting yang serupa pada setiap kelompok sasaran.

"Sebanyak 68 kasus yang dibahas pada Audit Kasus Stunting sudah ditindaklanjuti oleh lintas sektor pada masing-masing kota dan kabupaten," kata dia

Menurut dia strategi percepatan penurunan stunting dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting, salah satunya adalah Audit Kasus Stunting (AKS).

"Audit Kasus Stunting ini diperlukan untuk mencari penyebab terjadinya kasus stunting ditiap-tiap wilayah sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa," kata dia.

Ia mengatakan langkah Audit Kasus Stunting dari pembentukan tim audit kasus stunting, pelaksanaan audit dan manajemen pendampingan, diseminasi Audit Kasus Stunting dan Evaluasi rencana tindak lanjut audit kasus stunting.

"Targetnya adalah bagaimana mendapatkan solusi yang dinamis sesuai dengan karakteristik pada masing-masing daerah dan mendapatkan treatment yang tepat terhadap kasus-kasus stunting yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi," kata dia.

Pemerintah Sumatera Barat sendiri menargetkan pada 2022 ini prevalensi stunting di daerah itu pada 2022 dapat turun hingga lima persen dari 23,3 persen menjadi 18,3 persen. Terget tersebut tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).