Pemkot Pariaman alokasikan Rp1,7 miliar untuk pengamanan Pilkada 2024

id Pemkot Pariaman ,berita pariaman,berita sumbar, Pilkada 2024

Pemkot Pariaman alokasikan Rp1,7 miliar untuk pengamanan Pilkada 2024

Penjabat Wali Kota Pariaman, Sumbar Roberia menandatangani NPHD pengamanan Pilkada 2024. Antara/HO-Diskominfo Pariaman

Pariaman (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman, Sumatera Barat mengalokasikan dana dari APBD sebesar Rp1,7 miliar untuk pengamanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 2024 agar pesta demokrasi tersebut dapat berjalan aman dan lancar.

"Kemarin telah dilaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Wali Kota Pariaman dengan Kapolres Pariaman serta TNI," kata Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pariaman Ferry Ferdian Bagindo Putra di Pariaman, Selasa.

Ia merincikan besaran anggaran untuk pengamanan tersebut yaitu sekitar Rp1,5 miliar untuk Polri dan untuk TNI sekitar Rp244 juta.

Ia mengatakan dirinya tidak mengetahui pasti besaran dana yang dialokasikan untuk pengamanan Pilkada pada 2018 namun menurutnya anggaran yang dialokasikan pada Pilkada tahun ini mengalami penurunan.

Penurunan tersebut, lanjutnya seiring dengan dilaksanakannya Pilkada secara serentak sehingga dapat menekan biaya pelaksanaan pesta demokrasi itu salah satunya dari segi pengamanan.

"Berapa dana dulu saya kurang tahu, karena dulu hibahnya (langsung) dari keuangan kalau sekarang melalui Kesbangspol," katanya.

Ia menyampaikan pada penandatanganan NPHD yang dilaksanakan pada Senin (13/5) tersebut juga dilaksanakan penyerahan bantuan keuangan partai politik 2024 sekitar Rp800 juta.

"Bantuan keuangan tersebut untuk beberapa bulan ke depan karena ini untuk partai yang memperoleh kursi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sedangkan Pemilu 2024 belum," katanya.

Terpisah, Penjabat Wali Kota Pariaman Roberia mengharapkan dengan adanya penandatanganan NPHD tersebut maka pemerintah daerah, TNI, Polri dan penyelenggara Pemilu dapat selalu bersinergi serta berkolaborasi dalam setiap tahapan Pilkada.

Menurutnya penandatanganan NPHD tersebut juga membuktikan pemerintah daerah dan pemangku berkepentingan di daerah itu berkomitmen melaksanakan tugas secara profesional dan berintegritas guna terciptanya proses pemilihan yang aman, damai, dan demokratis.

Ia meminta dukungan kepada semua pihak untuk menyukseskan pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 tersebut sehingga terpilih kepala daerah yang diharapkan.