Pulau Punjung (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bersama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat (Sumbar) berkomitmen
meningkatkan jumlah kepersertaan demi terwujudnya jaminan sosial bagi seluruh tenaga kerja yang ada.
"Yang menjadi sasaran kita adalah pekerja sektor informal, seperti tukang ojek, garin masjid, petani, pedagang, guru ngaji, dan lain-lain," kata Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok, Niko Alfiansyah, di Pulau Punjung, Rabu.
Hal tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dharmasraya dengan pemerintah daerah setempat tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Menurut dia FGD merupakan bagian dari upaya BPJS untuk memberikan gambaran kepada pemerintah daerah bagaimana capaian kepersertaan ketenagakerjaan di Dharmasraya.
FGD dinilai menjadi langkah konkrit bagaimana pemerintah daerah dan BPJS berkomitmen dalam menyosialisasikan program-program yang dulu hanya dimanfaatkan perkerja disektor formal atau penerima upah, namun sekarang juga menyasar sktor informal, lanjut dia.
"Program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya bagi penerima upah, tapi bisa juga untuk sektor informal sebagaimana mereka bekerja untuk dirinya sendiri, sebab mereka berhak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan," ujarnya.
Kepala BPJS Cabang Dharmasraya, Arief Dharmawan menambahkan, FGD diharapkan dapat melahirkan ide-ide konkret agar optimalisai program jaminan sosial ketenagakerjaan dapat berjalan sesuai harapan.
"Ke depan setelah FGD ini dapat melahirkan regulasi atau kebijakan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan komitmen bersama tentang kampanye dan sosialisasi program Jaminan sosial ketenagakerjaan ke masyarakat secara berkelanjutan," ujar dia.
Ia mengatakan BPJS terus melakukan sosialisasi ke depannya, lantaran pemahaman masyarakat menggangap BPJS Ketenagakerjaan sama dengan BPJS Kesehatan.
Ia menambahkan BPJS Ketenagakerjaan memiliki lima program yakni, jaminan hari tua (JHT), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan pensiun (JP), dan jaminan kehilanagan pekerjaan (JKP).
Sementara,Sekretaris Daerah (Sekda) Adlisman meminta seluruh peserta FGD memberikan gagasan agar optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dapat mencapai hasil maksimal.
"Kita siap bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam program jaminan sosia untuk masyarakat kita," katanya.
Forum Grup Diskusi tersebut diikuti seluruh Kepala OPD, Camat, dan pihak terkait lainnya. Dalam kesempatan itu BPJS juga menyerahkan santunan jaminan kematian kepada tiga ahli waris masing-masing sejumlah Rp42 juta.
BJPS Ketenagakerjaan-Pemkab Dharmasraya komit tingkatkan kepesertaan
Sekda Adlisman (tengah), Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Solok Niko Alfiansyah (kiri), Kepala BPJS Ketenagakerjaan Dharmasraya Arif Budiman (dua kiri) menyerahkan santunan kematian secara simbolis kepada ahli wari usai FGD, di aula lantai II Kantor bupati Dharmasraya, Rabu (21/9). (Antara/Ilka Jensen)
