Padang (ANTARA) - Dalam rangka menjaga keakuratan data Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) khususnya seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia, BPJS Kesehatan Cabang Padang bersama POLRI dan TNI mengadakan rekonsiliasi data jaminan Kesehatan.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang Yessy Rahimi menyampaikan, kegiatan rekonsiliasi ini rutin dilakukan setiap tahun khususnya di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Padang. Apabila saat rekonsiliasi terdapat perbedaan data, maka dapat dilakukan koreksi berdasarkan kesepakatan hasil dari rekonsiliasi oleh masing – masing pihak. Hasil rekonsiliasi yang berupa data akan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh semua pihak dan akan dilakukan monitoring terhadap hasil koreksi tersebut.
“Agar keakuratan dan pemutakhiran data dapat tercapai, kegiatan rekon perlu dilakukan secara rutin. Jika data akurat dan bersih tentu berdampak kepada pelayanan Kesehatan dan jaminan Kesehatan untuk seluruh masyarakat. Dalam hal ini kami sangat butuh dukungan semua pihak, dimana diamanatkan oleh Undang – undang. Program JKN ini, suatu ekosistem yang besar membutuhkan dukungan dan peran serta semua pihak,” ujar Yessy.
Lebih lanjut Yessy mengapresiasi kepada jajaran Personal In Charge (PIC) Polri dan TNI di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Padang (Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Pesisir Selatan) telah tepat waktu dan tepat jumlah dalam melakukan penyetoran iuran jaminan Kesehatan.
“Mari kita kolaborasi bersama dalam mendukung Program JKN, karena keberhasilan Program JKN dan terwujudnya Universal Health Coverage (UHC) memerlukan dukungan penuh dari Pemerintah, seluruh pemangku kepentingan, pemberi kerja dan peran serta dari seluruh komponen masyarakat,” ujar Yessy.
Sementara itu Kepala Seksi Kesehatan Polisi Resort Kota Pariaman Syahbirin mengatakan kegiatan rekonsiliasi ini didukung penuh karena selain pencocokan data, sekaligus sarana diskusi terkait pelaksanaan Program JKN di lapangan.
“Rekon yang diadakan setiap tahun, kita mendukung sekali. Kegiatan ini sebagai antisipasi kita sekaligus wadah kita untuk konsultasi dan kendala yang terjadi di lapangan. Dapat kita bahas dan evaluasi bersama sehingga kita bersama dapat menghasilkan persamaan persepsi dan menghasilkan solusi terbaik” ujar Syahbirin.
Berita Terkait
Wali Kota Padang pamitan karena masa jabatannya segera berakhir
Selasa, 30 April 2024 20:03 Wib
Kemenkumham Sumbar gelar rapat kegiatan analisis dan evaluasi Hukum Peraturan Daerah
Selasa, 30 April 2024 19:25 Wib
KPU Padang Panjang buka pendaftaran calon perseorangan Pilkada 2024
Selasa, 30 April 2024 19:00 Wib
Dispangtan Padang Panjang bekali petani penggunaan pestisida terbatas
Selasa, 30 April 2024 18:58 Wib
Kejati- Pemprov bersinergi jaga dana desa di Sumbar
Selasa, 30 April 2024 18:31 Wib
Padang Panjang Terbaik II kepatuhan pajak kendaraan bermotor
Selasa, 30 April 2024 17:05 Wib
Nasdem Padang Panjang terima pendaftaran calon kepala daerah
Selasa, 30 April 2024 17:00 Wib
Pada 2024 BPJS Kesehatan targetkan Sumbar predikat UHC
Selasa, 30 April 2024 14:47 Wib