Parit Malintang (ANTARA) - Besaran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat pada 2022 mencapai Rp37,88 miliar untuk 103 nagari yang penyalurannya telah dilakukan di puluhan nagari di daerah tersebut.
"Besaran dana desa untuk 103 nagari di Padang Pariaman pada tahun ini mencapai Rp94,7 miliar dan 40 persennya digunakan untuk BLT," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Pariaman Hendri Satria di Parik Malintang, Rabu (13/4).
Setidaknya sudah 35 nagari menyalurkan BLT dana desa kepada penerima manfaat guna membantu warga yang terdampak ekonomi pandemi COVID-19.
Ia mengatakan pengalokasian dana desa tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 tahun 2021.
Ia menyampaikan berdasarkan peraturan tersebut maka alokasi dana desa pada 2022 ditentukan penggunaannya yaitu minimal 40 persen dana desa digunakan untuk BLT, 20 persen untuk ketahanan pangan dan hewani, dan delapan 8 persen untuk penanganan COVID-19 dan sisanya untuk sektor prioritas lainnya.
Meskipun penggunaan dana desa ditentukan yang berimbas pada pembangunan fisik namun hal tersebut dapat membantu warga miskin di tengah pandemi COVID-19.
Selain dana desa yang sumber dari APBN, lanjutnya nagari juga menerima Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari APBD yang besarannya pada tahun ini sekitar Rp71,8 miliar.
Terpisah Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur berharap dengan adanya BLT dapat membantu meringankan beban keluarga miskin di tengah pandemi COVID-19 apalagi saat ini harga kebutuhan pokok mulai naik.
"Gunakan BLT ini dengan bijak, apalagi sebentar lagi lebaran yang biasanya harga kebutuhan pokok naik," katanya.
Sementara itu, Wali Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Garinggiang Salman Hardani mengatakan pihaknya telah menyalurkan BLT untuk tiga bulan pertama kepada 124 keluarga penerima manfaat (KPM) di daerah itu sekitar seminggu yang lalu.
"Yang kami salurkan itu untuk tiga bulan, jadi ada Rp900 ribu yang diterima langsung oleh KPM. Masing-masing KPM menerima Rp300 ribu perbulan yang diterima selama satu tahun," ujarnya.
Ia menyebutkan besaran dana desa yang dialokasikan untuk BLT di nagari tersebut yaitu sekitar Rp446 juta.
