Padang (ANTARA) - Ketua Divisi Angkutan Organisasi Angkatan Darat (Organda) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Syafrizal meminta penindakan terhadap kendaraan berat dengan dimensi dan muatan berlebih atau Over Dimension Over Loading (ODOL) tidak boleh tebang pilih.
"Penertiban dan penindakan yang dilakukan jangan tebang pilih. Jangan hanya terhadap truk ODOL milik pengusaha lokal di Sumbar saja, tetapi juga termasuk truk-truk dari luar Sumbar yang melintas di Sumbar," kata Syafrizal di Padang, Senin.
Hal itu dikatakannya menyikapi rencana penertiban dan penindakan ODOL di Provinsi Sumbar, yang dilakukan Pemerintah melalui Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III pada 2022. Penertiban tersebut sebagai bentuk upaya Pemerintah mewujudkan Zero ODOL pada 2023.
Dia menyebut hampir semua truk yang beroperasi di Sumbar, termasuk milik pengusaha dari luar ODOL, secara kasat mata bisa dilihat dari truk angkutan barang yang melintas di by pass Padang.
"Kalau upaya ini serius, 90 persen truk yang beroperasi di Sumbar bisa terjaring," katanya.
Banyaknya truk ODOL yang beroperasi, tambahnya, sebenarnya terpaksa dilakukan karena kondisi tertentu. Jika menggunakan truk normal, maka muatan sedikit; sementara upah angkut kecil. Akibatnya pengusaha angkutan merugi, katanya.
Hal itu ditambah pula beberapa pemilik barang lebih suka menyewa truk ODOL dibandingkan truk normal, karena daya angkut lebih banyak dengan biaya angkut yang relatif sama.
"Jadi persoalannya sudah dari hulu ke hilir. Kalau mau ditertibkan, harus serentak seluruhnya; sehingga pemilik barang mau tidak mau harus menggunakan truk angkutan ukuran normal," katanya.
Namun demikian, menurutnya, dengan kebijakan itu masih akan ada permasalahan susulan, yaitu naiknya biaya angkut yang pada ujungnya membuat semua harga akan naik.
"Ini harus diantisipasi sejak awal," tukasnya.
Meskipumn demikian, dia menegaskan Organda Sumbar akan menaati aturan dan mendukung kebijakan Pemerintah tersebut.
Sebelumnya, BPTD Wilayah III melakukan pemotongan truk angkutan ODOL di Padang sebagai upaya menciptakan Indonesia Zero ODOL pada 2023.
Kepala BPTD Wilayah III Sumbar Deny Kusdayana mengatakan truk itu terjaring razia di Agam. Namun pemilik truk bersedia melakukan pemotongan secara mandiri agar dimensi kembali normal.
Berita Terkait
Gubernur: Ruas tol Padang-Sicincin tuntas Juli 2024
Sabtu, 27 April 2024 19:29 Wib
Pemkot Pariaman catat PAD parkir Libur Lebaran Rp51,6 juta
Sabtu, 27 April 2024 18:30 Wib
Pariaman wacanakan tampilkan hiburan di empat objek wisata berbayar saat lebaran
Sabtu, 27 April 2024 18:28 Wib
42 peserta ikuti evaluasi existing pembentukan Panwaslu Kecamatan di Agam
Sabtu, 27 April 2024 15:03 Wib
16 club Sumbar ikuti turnamen SR Cup II 2024
Sabtu, 27 April 2024 13:02 Wib
Polres Agam rekayasa lalulintas sistem buka tutup jalan provinsi Lubuk Basung-Bukittinggi
Sabtu, 27 April 2024 13:00 Wib
Kepala Pengadilan Tinggi Padang resmikan lapangan badminton Pengadilan Negeri Batusangkar
Jumat, 26 April 2024 19:36 Wib
Kemenkeu catat penerimaan pajak di Sumbar capai Rp1,19 triliun
Jumat, 26 April 2024 19:34 Wib