Yang dijanjikan legislator DPR-RI, Ade Rizki saat sosialisasi pendataan keluarga di Agam

Bukittinggi (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama melakukan kegiatan sosialisasi pendataan keluarga bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Matur, Agam, Sumatera Barat, Rabu.

Dalam program bertajuk Sosialisasi Pendataan Keluarga dan Kelompok Sasaran Bangga Kencana itu, Ade berjanji akan membantu penambahan tenaga kerja lapangan yang selama ini menjadi salah satu kendala di Kabupaten Agam.

"Kita akan membantu pengadaan tenaga lapangan untuk mempercepat pendataan keluarga, selama ini hanya ada satu orang tenaga kerja yang mendata di setiap kecamatan yang seluas ini, tentunya untuk menambah kualitas dan percepatan pendataan," katanya di Agam, Rabu.

Sosialisasi menghadirkan narasumber dari ahli utama BKKBN RI Nofrizal, Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Barat Fatmawati, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Agam, Ernawati dan Camat Matur, Edo Aipa Pratama.

Ade menyampaikan bahwa kader KB menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk mensukseskan program bangga kencana, diantaranya implementasi 100 hari pertama kehidupan.

"Hari Pertama Kehidupan (HPK) merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia, dari janin sampai usia dua tahun, selanjutnya merencanakan kehidupan remaja, yaitu pendewasaan usia perkawinan sebagai upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria," jelas dia.

Ia mengatakan, Kementerian Kesehatan RI dalam RPJM 2020-2040 telah menentukan strategi untuk mencapai Target Fertility Rate (TFR) yang terurai dalam lima poin.

"Pertama adalah peningkatan Kesehatan ibu dan anak dan kesehatan reproduksi, Percepatan perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pengendalian penyakit, penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) dan terakhir peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan," jelas Ade.

Sementara Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) ahli utama BKKBN RI Nofrizal, menyampaikan Komisi IX DPR RI menjadi mitra utama yang bekerjasama langsung dengan tiga kementerian dan anak anaknya, yaitu kementerian kesehatan, kementerian ketenaga kerjaan dan kementerian kependudukan.

"Pada 2021 ini, Presiden Joko Widodo menunjuk BKKBN mengetuai program percepatan penanganan stunting, hingga tahun 2024 ditargetkan angka stunting di Indonesia dapat turun hingga 14 persen," katanya.

Menurutnya, penurunan angka stunting penting dalam membangun keluarga, karena pembangunan keluarga tidak hanya sebatas pembatasan atau penjarangan angka kelahiran, tetapi betul-betul pembangunan keluarga yang integral.

"Kondisi saat ini pendataan di lapangan terkendala karena minimnya petugas yang bekerja di lapangan, salah satunya di Agam yang hanya ada satu orang petugas per kecamatan yang dinilai tidak sesuai dengan luas wilayah sehingga pendataan tidak bisa maksimal, diharapkan melalui kegiatan sosialisasi ini anggota komisi IX DPR RI dapat menjadi perpanjangan tangan masyarakat menyampaikan kepada pemerintah pusat untuk menganggarkan penambahan kader agar target pendataan dapat tercapai," jelas dia.

Di akhir kegiatan sosialisasi, anggota komisi IX DPR RI dan BKKBN menyerahkan secara simbolis paket sembako kepada peserta sosialisasi.