Pemkot Solok evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik

Solok (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok, Sumbar melakukan evaluasi mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaksana pemerintahan daerah.

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok, Lusya Adelina di Solok, Selasa, mengatakan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaksana pemerintahan di daerah.

“Perkembangan teknologi menuntut kita untuk melaksanakan pemerintahan yang cepat, efektif, efisien dan transparan," ujar dia.

Menurutnya dengan melaksanakan dan memanfaatkan SPBE, maka pelaksanaan pemerintahan daerah bisa diatasi, karena sudah dibantu dengan keberadaan teknologi dalam pemerintahan.

Lusya juga mengatakan di tengah pandemi COVID-19 pemanfaatan SPBE sangat memudahkan jalannya pemerintahan di tengah kendala-kendala yang ada.

“Dimasa pandemi ini pelaksanaan SPBE sangat membantu aparatur untuk meminimalkan kontak langsung, sesuai dengan protokol kesehatan kita dituntut untuk mengurangi interaksi langsung dan menjaga jarak, baik itu dengan masyarakat maupun sesama aparatur,” kata dia.

Lusya juga berharap agar semua peserta yang ada benar serius dalam melaksanakan evaluasi mandiri pelaksanaan SPBE di Pemerintahan Daerah Kota Solok.

Lebih lanjut, menurut Lusya implementasi SPBE merupakan salah satu indikator kesuksesan reformasi birokrasi.

Di samping itu, Kepala Seksi tata kelola E-Government Mansteven Nofriandi mengatakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat penerapan Sistem SPBE, tim evaluasi telah menetapkan indikator-indikator penilaian.

“Untuk mengetahui tingkat penerapan SPBE, di lingkungan pemerintah Kota Solok, tim evaluasi mandiri memakai indikator penilaian SPBE sebanyak 47 item dari empat buah domain yang ada,” ucapnya.

Mansteven menjelaskan domain yang menjadi objek penilaian, terdiri atas domain tata kelola, domain kebijakan, domain layanan, dan manajemen SPBE.

Selain itu, seluruh OPD yang menyangkut pada pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan Kota Solok harus dievaluasi pelaksanaan SPBEnya.

Acara evaluasi mandiri pelaksanaan SPBE ini dilanjutkan dengan pembahasan kuisioner penilaian untuk indikator-indikator yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. ***3***