DPRD Padang bagi informasi meningkatkan PAD pasca pandemi COVID-19 pada DPRD Kabupaten Langkat

Padang (ANTARA) - DPRD Kota Padang berbagi informasi mengenai upaya yang dilakukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pasca pandemi COVID-19 ke anggota DPRD dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Kepala Bagian (Kabag) Humas Protokol dan Publikasi DPRD Kota Padang, El Fauzi di Padang, Rabu, mengatakan Kota Padang juga merupakan salah satu daerah yang terdampak akibat pandemi COVID-19, khususnya di bidang ekonomi.

"Untuk itu, DPRD Padang tentu tidak akan tinggal diam, dan akan terus mendorong pemerintah setempat dalam menghidupkan kembali perekonomian di Kota Padang dalam rangka meningkatkan PAD," tambah dia.

Ia menyampaikan hal itu setelah pertemuan dengan anggota DPRD dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara di Gedung DPRD Kota Padang, Sumatera Barat.

Lebih lanjut, ia menyebutkan untuk penanganan COVID-19, Padang telah mengeluarkan dana sekitar Rp71 miliar, termasuk di dalamnya dana dari "refocusing" anggaran kegiatan DPRD Kota Padang sekitar Rp20 miliar lebih.

Ia mengatakan anggaran yang telah 'direfocusing' berupa anggaran pembelian mobil dinas dewan, pembangunan gedung DPRD Padang, dan perjalanan dinas dewan yang ditiadakan selama masa pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu.

"Semua anggota dewan telah sepakat uang tersebut diserahkan untuk dana COVID-19," ujar dia.

Sekretaris Komisi C DPRD Kabupaten Langkat, Rahmanuddin Rangkuti mengatakan kunjungan mereka ke Padang dalam rangka mengetahui bagaimana cara pengawasan legislator Padang terhadap pajak retribusi pasca pandemi, dan peningkatan PAD.

"Kami berharap dengan kunjungan ini dapat memberikan gambaran terhadap kami dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Langkat ke depannya," tambah dia.

Ia menyebutkan target PAD di Kabupaten Langkat sebesar Rp180 miliar sangat kecil jika dibandingkan dengan target PAD di Padang.

"Karena Kabupaten Langkat sendiri terdiri atas 23 kecamatan, 240 desa, dan 37 kelurahan," ujar dia.

Ia juga menyebutkan Kabupaten Langkat juga terdampak pandemi COVID-19. Salah satunya perhotelan di kabupaten itu ditutup dan baru bisa dibuka 4 Juli 2020. Dengan demikian, pendapatan daerah baru dimulai kembali.

"Untuk penanganan COVID-19, Kabupaten Langkat mengeluarkan dana sekitar Rp47 miliar yaitu Rp17 miliar untuk badan penanggulangan bencana daerah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat. Kemudian Rp30 miliar untuk bantuan sosial terhadap masyarakat yang terdampak," jelas dia.

DPRD Kabupaten Langkat sendiri telah "merecofusing" anggara sebesar Rp5,6 miliar yaitu anggaran dari perjalanan dinas dan kunjungan kerja.

"Kami berharap pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga masyarakat kembali beraktivitas seperti biasa," ujar dia.