Jakarta (ANTARA) - Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan, netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan kepala daerah menjadi aspek penting dalam mengantisipasi tindakan koruptif di birokrasi.
Nainggolan dalam kampanye virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN yang kedua dengan tema “ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri” yang digelar KASN di Jakarta, Rabu, menyebutkan jika ASN tidak netral maka yang terjadi adalah birokrasi menjadi tercampur dengan politik.
Bercampurnya birokrasi dengan politik praktis menurut dia menjadi jalan masuknya berbagai kepentingan sesaat di pemerintahan yang tentunya hal tersebut akan merugikan masyarakat.
“Birokrasi berpolitik adalah salah satu pangkal dari tindakan korupsi," kata dia.
Oleh karena itu, dia mengajak semua pihak yang terlibat dalam Pilkada serentak 2020 baik penyelenggara Pemilu, peserta, partai politik, petahana hingga masyarakat sebagai pemilih sama-sama memiliki komitmen agar menolak adanya penyalahgunaan wewenang ASN di penyelenggaraan pilkada.
"Kita dalam forum ini bersepakat Pilkada serentak harus bebas dari tindakan penyalahgunaan kewenangan, utamanya oleh petahana yang akan maju kembali," ujar Nainggolan.
Sementara itu, Ketua KASN, Agus Pramusinto, menyebutkan, sampai 31 Juli 2020, sudah terjadi sebanyak 456 pelanggaran, sebanyak 27,6 persen dilakukan oleh jabatan pimpinan tinggi.
Hal itu mestinya menurut dia menjadi pengingat atau alarm supaya penyelenggaraan Pilkada 2020 dapat terbebas dari penyalahgunaan wewenang ASN. "Ini alarm Pilkada 2020 sudah berbunyi yaitu indikasi birokrasi berpolitik”, ujar dia.
Berita Terkait
KPI ingatkan Lembaga Penyiaran jaga netralitas Pemilu 2024
Rabu, 14 Februari 2024 8:21 Wib
Pemkot Bukittinggi minta ASN jaga netralitas jelang Pemilu
Senin, 12 Februari 2024 11:26 Wib
MRPTNI imbau Perguruan Tinggi jaga netralitas dalam Pemilu 2024
Rabu, 7 Februari 2024 23:49 Wib
Nawakara siap jadi mitra strategis Polri jaga kamtibmas dan netralitas Pemilu
Rabu, 7 Februari 2024 15:29 Wib
Gubernur respon temuan Bawaslu Sumbar terkait netralitas ASN
Selasa, 6 Februari 2024 12:34 Wib
Bawaslu Sumbar tindaklanjuti dua kasus pelanggaran netralitas ASN
Senin, 5 Februari 2024 17:53 Wib
Anies minta pakar hukum TN kaji pernyataan Presiden terkait netralitas
Kamis, 25 Januari 2024 15:33 Wib
Pemkab Solok minta ASN jaga netralitas pada Pemilu 2024
Kamis, 11 Januari 2024 11:52 Wib