Pemkot Payakumbuh akan rehab 300 rumah tidak layak huni tahu ini

Payakumbuh (ANTARA) - Pemerintah Kota Payakumbuh, Sumatera Barat menargetkan merebah 300 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada 2020.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Payakumbuh Marta Minanda di Payakumbuh, Rabu mengatakan dari 300 unit RTLH tersebut merupakan target yang berasal dari anggaran pusat sebanyak 200 unit dan APBD 100 unit.

"Kalau angka pasti yang akan kita rehab memang belum. Karena masih dalam tahap verifikasi. Target tahunan kita itu ada 300 rumah setiap tahunnya," kata dia.

Sedangkan untuk total keseluruhan RTLH yang telah direhab sebanyak 1.015 unit. Dengan rincian, pada 2019 ada 350 unit RTLH, 2018 sebanyak 309 unit dan 2017 sebanyak 356 unit.

"Pada tahun ini kan belum pasti jumlah yang kita dapatkan dari pusat belum pasti, masih ada kemungkinan bertambah," ujarnya.

Berbeda dari daerah lain, dalam pembangunan RTLH di daerah tersebut langsung melibatkan masyarakat dalam proses rembuk masyarakat untuk memutuskan RTLH yang akan diberikan bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah.

"Kita pastikan semua RTLH yang kita berikan bantuan itu merupakan hasil rembuk dari masyarakat," kata dia.

Jadi, kata dia, pihaknya tidak menunjuk langsung rumah yang akan di rehab. Namun, data rumah yang akan diberikan bantuan merupakan data dari pihaknya.

"Misal, data di salah satu kelurahan itu ada 10 RTLH. Tapi kita hanya bisa membantu tiga rumah, ini yang akan dirembukkan. Siapa yang lebih pantas mendapatkannya," ujarnya.

Dalam perembukan tersebut, dilibatkan langsung Ketua RT, Ketua RW dan pihak kelurahan. Saat perembukan tersebut, nantinya akan didampingi langsung oleh pihak dari Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman.

"Harapan kita dari perembukan ini pastinya agar masyarakat kita tidak merasa ada pilih kasih di dalam penentuan. Serta agar nantinya bisa menumbuhkan rasa kebersamaan dari masyarakat itu sendiri," kata dia.

Ia menyebutkan hal ini sudah nampak dari pengerjaan 1.015 RTLH yang sudah dilakukan dalam tiga tahun terakhir. Yang mana pada saat proses rehab dilakukan tersebut ada saja swadaya atau bantuan dari sesama masyarakat.

"Contohnya, di tahun 2019 itu nilai anggaran kita untuk bantuan itu Rp6.125.000.000. Dan nilai swadaya masyarakat sendiri mencapai Rp2.060.759.750. Berarti apa yang kita harapkan itu sampai," ujarnya.

Sebab, jika hanya mengharapkan anggaran dari pemerintah mungkin saja belum cukup untuk merehab rumah. Jadi memang harus didorong dari swadaya masyarakat.

"Bantuan kita itu Rp15 juta untuk beli membeli bahan dan Rp2,5 juta untuk bayar upah tukang," sebutnya.