Ini tanggapan PT Pelindo II Teluk Bayur soal penolakan masyarakat terkait relokasi

Padang, (ANTARA) - PT Pelindo II cabang Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat menanggapi penolakan sejumlah masyarakat setempat terkait relokasi yang dilakukan untuk pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur.

Asisten Deputi General Manajer (ADGM) Komersial PT Pelindo II cabang Teluk Bayur, Padang Ki Agus Muhammad Budi di Padang, Selasa, mengatakan PT Pelindo menerima dengan positif atas keluhan masyarakat tersebut yang melibatkan anggota DPRD Padang.

Salah satu keluhan masyarakat tersebut ialah meminta PT Pelindo II cabang Teluk Bayur agar melakukan pengukuran ulang lahan masyarakat yang terkena gusur.

Menanggapi hal itu, Agus mengatakan PT Pelindo hanya menyediakan dana untuk revitalisasi pada sejumlah masyarakat yang terkena pembebasan lahan.

"Mengenai perhitungan dan pengukuran lahan kami sudah menyerahkannya pada konsultan," kata dia.

Berdasarkan hasil laporan konsultan tersebut terdapat 70 persen warga yang sudah setuju melakukan penggusuran rumah dan 30 persen lainnya menyatakan belum setuju, kata dia.

"Terdapat 45 unit bangunan yang bersedia digusur, 22 unit bangunan belum dapat diproses dan 19 unit lainnya belum setuju digusur," kata dia.

Lebih lanjut ia mengatakan sebelumnya juga sudah pernah disosialisasikan mengenai pembebasan sejumlah lahan di Kelurahan Teluk Bayur pada 8 dan 22 Februari 2019 yang dihadiri oleh beberapa pihak kepentingan lainnya dan tokoh masyarakat setempat.

"Sebetulnya PT Pelindo II cabang Teluk Bayur sudah melakukan sesuai aturan yang berlaku," kata dia.

Ia berharap hasil penghitungan Konsultan tersebut dapat diterima oleh masyarakat setempat.

PT Pelindo hanya menjalankan aturan pimpinan pusat untuk menambah pelabuhan sesuai ketentuan yang berlaku.

Koordinator Komisi II DPRD Kota Padang Ilham Maulana berharap supaya PT Pelindo II cabang Teluk Bayur memberikan solusi pada masyarakat yang tergusur salah satunya berupa lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat setempat tidak kehilangan mata pencarian.

"Dengan demikian kehidupan masyarakat tetap sejahtera dan kinerja yang dilakukan PT Pelindo II cabang Teluk Bayur juga terwujud ke depannya," kata dia.

Lebih lanjut ia mengatakan sebelumnya terdapat sebuah surat yang masuk ke kantor DPRD Padang dari sejumlah masyarakat di Kelurahan Teluk Bayur yang mengeluhkan tidak adanya kejelasan tentang pembebasan lahan yang dilakukan PT Pelindo II cabang Teluk Bayur.

"Maka dari itu sebagai perwakilan rakyat kami melakukan kunjungan lapangan ke PT Pelindo II cabang Teluk Bayur, Padang untuk memastikan isi surat tersebut," kata dia. (*)