Padang, (ANTARA) - Fraksi PDI Perjuangan- PKB DPRD Sumbar menyetujui usulan penggunaan hak interpelasi DPRD setempat kepada gubernur terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Kalau usulan penggunaan hak interpelasi untuk meminta keterangan terkait perjalanan dinas Gubernur Sumbar ke luar negeri, kita tidak setuju,” kata dia Ketua Fraksi PDIP- PKB DPRD Sumbar Albert Hendra Lukman di Padang, Jumat.
Ia menjelaskan persoalan perjalanan dinas gubernur ke luar negeri merupakan hal yang umum. Menurut dia hal itu sebenarnya dapat ditanyakan dalam rapat komisi dengan mitra OPD terkait yang ada anggaran perjalanan dinas ke luar negeri.
“Ada langkah yang dapat dilakukan selain hak interpelasi. Jika itu menjadi kendala, temuan ini sudah ada di 2018 namun kok 2019 anggaran ini tetap ada dan disetujui,” kata dia.
Jika memang ada persoalan, tentu dalam pembahasan APBD antara Banggar DPRD Sumbar dan TAPD item perjalanan luar negeri ini dapat diminimalkan.
“Kita sepakat tidak setuju dengan usulan hak intepelasi terkait perjalan gubernur namun untuk BUMD kita sepakat,” kata dia.
Menurut dia terkait persoalan BUMD, sudah pantas untuk dilakukan interpelasi karena DPRD Sumbar sendiri sudah dua kali mengeluarkan rekomendasi mempertanyakan hal tersebut.
Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya, bahkan pada Desember lalu muncul berita bahwa PT Grafika tidak dapat melunasi pesangon karyawannya jika perusahaan tersebut dilikuidasi dan belum lagi BUMD lain yang belum memberikan dampak positif bagi masyarakat Sumbar.
“Ini persoalan penting dan perlu ada keterangan yang detail terkait pengelolaan perusahaan daerah ini,” kata dia
Ia menyampaikan fraksi PDIP-PKB akan menyampaikan pandangan umumnya dalam rapat paripurna internal untuk mengambil keputusan terhadap penggunaan hak interpelasi.
“Kalau nantinya tidak ada kata mufakat maka pengambilan keputusan akan dilakukan dengan voting,” katanya.
Sebelumnya tiga Fraksi DPRD Sumatera Barat mengusulkan hak interpelasi kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno terkait perjalanan luar negeri dan persoalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang disampaikan kepada Ketua DPRD Sumbar.
Ketua Fraksi Gerindra Hidayat mengatakan dalam melakukan pengusulan ada tiga fraksi yakni Gerindra, Demokrat dan Golkar
"Secara lisan kita juga telah menghubungi Indra dt Rajo Lelo agar fraksi PAN ikut dan secara lisan dirinya sudah setuju," kata dia .
Selain itu usulan ini juga telah ditandatangani basah oleh 15 anggota DPRD Sumbar yang terdiri dari 13 anggota DPRD dari fraksi Gerindra, satu dari fraksi Golkar dan satu dari fraksi Demokrat
Ia mengatakan usulan tersebut diserahkan secara langsung kepada Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi di hadapan Sekretaris fraksi Golkar Afrizal, Sekretaris fraksi Demokrat M Nurnas, dan Sekretaris DPD Partai Gerindra Ismunandi Sofyan.
Usulan tersebut terdiri dari empat bundel dokumen tentang hak interpelasi kepada gubernur yang berisikan surat pengantar kepada Ketua DPRD Sumbar.
Fraksi PDIP-PKB DPRD Sumbar setuju usulan hak Interpelasi persoalan BUMD
Ketua fraksi PDIP-PKB DPRD Sumatera Barat Albert Hendra Lukman.
