Iuran BPJS Kesehatan meningkat, Pemkot Payakumbuh naikkan anggaran

​​​​​​​Payakumbuh (ANTARA) - Pemerintah Kota Payakumbuh menaikan anggaran pada 2020 untuk menjamin seluruh penerima bantuan iuran (PBI) pada tahun sebelumnya tetap mendapatkan asuransi kesehatan melalui BPJS Kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Payakumbuh Bakhrizal di Payakumbuh, Selasa, mengatakan iuran BPJS Kesehatan meningkat terhitung dari awal tahun 2020 yang menuntut pemerintah daerah untuk memilih antara menambah anggaran untuk menjamin PBI atau dengan memangkas kuota jumlah warga yang menerima PBI.

"Ini adalah bentuk komitmen kita untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, di satu sisi juga masih banyak masyarakat kita yang butuh bantuan jaminan melalui BPJS. Makanya kita lebih memilih menaikkan anggaran," kata dia.

Ia menyebutkan pendataan untuk PBI dilakukan oleh Dinas Sosial yang menyesuaikan dengan kuota dan dana yang tersedia di Dinas Kesehatan.

Pendataan dilakukan berdasarkan standar yang ditentukan oleh Perpres Nomor 75 tahun 2019, Permensos dan Perwako Payakumbuh.

"Sudah ada regulasi siapa yang berhak masuk ke PBI tidak ada alasannya orang yang status sosialnya tinggi atau sudah masuk kategori mampu jaminan kesehatannya masih dibayarkan pemerintah," ujarnya.

Terpisah, Kepala Cabang BPJS Kota Payakumbuh Ryan Abdullah Putra mengatakan hari ini sudah ada sebanyak 97 persen atau sebanyak 128.625 jiwa di Payakumbuh yang menjadi peserta BPJS.

Rincian untuk Kota Payakumbuh yang tercatat dari Universal Heath Coverage (UHC) akhir Desember 2019 ada sebanyak 43.143 jiwa yang masuk PBI dan dijamin oleh APBD.

"Selanjutnya ada 31.300 jiwa masuk PBI dijamin oleh APBN, 32.138 jiwa Pekerja Penerima Upah (PPU), 15.615 Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan 6.440 bukan pekerja," sebutnya.

Artinya, kata Ryan, sudah lebih dari 40 perseb masyarakat Payakumbuh layanan kesehatannya di jamin melalui APBD Kota Payakumbuh.

"Untuk PBI APBD ataupun APBN ini benar-benar divalidasi oleh dinas sosial. Sewaktu-waktu yang mendapatkan PBI ini dapat ditarik atau dicoret apabila status sosialnya meningkat, atau sudah bekerja di perusahaan atau pemerintahan," kata dia.