Payakumbuh (ANTARA) - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan Pengendalian Bangunan (PBJ Dalbang) Kota payakumbuh kembali melahirkan inovasi dengan mengajukan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait kode etik dalam proses pengadaan barang dan jasa.
"Dengan adanya perkada akan meminimalisir kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa," kata Kepala Bagian PBJ dan Dalbang, Meizon Satria, di Payakumbuh, Selasa.
Perkada tersebut juga untuk menghindari konflik of interest dan meminimalisir kecurangan di tingkat pengguna anggaran dan penyedia.
"Setelah disahkan Perkada ini untuk menjaga integritas pelaku pengadaan barang dan jasa dan mengatur apa yang boleh dan tidak dalam pengadaan barang dan jasa mulai dari perencanaan, persiapan dan pelaksanaannya," jelasnya.
Meizon Satria mengatakan selain perkada juga telah diterapkan dalam pengadaan barang dan jasa, proses pengadan by sistem secara online sejak awal 2019 sehingga proses dari awal perencanaan pengadaan bisa dimonitoring.
Sementara itu untuk tender pada 2019, PBJ Dalbang Payakumbuh lebih kurang memiliki 90 paket dan semua sudah selesai ditenderkan dari instansi horizontal maupun vertikal.
Ia mengatakan tender terakhir setelah APBD Perubahan hanya ada satu paket yang ditenderkan pada bulan ini.
Sebanyak 90 paket tersebut terdiri dari tender cepat, tender biasa dan langsung.
Sejak dilakukan melalui sistem proses lebih simple tercatat dan kemungkinan kesalahan bisa diminimalisir sedini mungkin dan bisa dilakukan proses identifikasi dari awal.
Selain itu kedepan ia berharap proses evaluasi penyedia bisa ditetapkan pejabat pembuat komitmen dan penyedia dipilih berdasarkan kinerjanya.
Minimalisir kecurangan, PBJ Dalbang Payakumbuh ajukan Perkada
Kabag PBJ Dalbang Payakumbuh Meizon Satria (ANTARA SUMBAR/istimewa)
