Padang (ANTARA) - Wisata halal merupakan sebuah keuntungan bagi Sumatera Barat karena punya target pasar yang jelas dengan potensi mencapai 30 juta orang setahun.
"Bisa mengambil 5 persen saja dari potensi itu akan sangat luar biasa bagi Sumbar," kata nara sumber dari Kementerian Pariwisata, Tazbir saat Bimbingan Teknis Sinkronisasi Promosi Pariwisata di Pasar Eropa di Padang, Senin.
Menurutnya wisata halal itu artinya bisa memberikan kenyamanan bagi wisatawan muslim untuk bisa beribadah di tempat-tempat wisata atau pusat kuliner yang telah tersertifikasi.
Keunggulan wisata halal itu jelas bahwa makanan di hotel atau pusat kuliner itu higienis karena konsep halal itu juga menuntut kebersihan.
Kemudian tidak bercampur dengan makanan non halal baik tempat penyimpanan maupun perlengkapan memasaknya. Sehingga tetap terjaga kehalalannya.
Kemudian tempat berwudu dan bersuci termasuk toilet di destinasi itu bersih. Jika kotor dan jorok berarti belum bisa masuk dalam konsep halal.
Harga yang harus dibayarkan oleh wisatawan juga dipastikan sesuai dengan harga jasa atau barang karena dalam konsepnya dalam islam harga modal dan harga jual itu harus wajar.
"Intinya semua yang terbaik yang bisa didapatkan wisatawan ada dalam konsep wisata halal. Ini kan sangat menguntungkan wisatawan, tinggal bagaimana menjualnya," kata Tazbir yang saat ini masuk dalam Tim Calencer of Event Kementerian Pariwisata.
Karena itu ia bingung mengapa wisata halal itu malah jadi polemik di Sumbar bahkan dianggap sebagai sebuah kekurangan yang bisa merugikan pariwisata.
"Jangan terjebak dalam polemik yang tidak bermanfaat sementara negara lain sudah jauh di depan kita. Bahkan Jepang dan Korea sudah lebih terdepan dalam konsep wisata halal ini," katanya.
Sementara itu Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumbar Maulana Yusran menyebut banyak pihak terjebak dalam persepsi yang salah tentang wisata halal dengan mengidentifikasinya sebagai wisata syariah.
Padahal wisata halal itu memberikan akses kepada wisatawan muslim untuk menunaikan ibadah. Sementara untuk wisatawan non muslim, tidak dipaksa pula harus berlaku sesuai syariah Islam. Mereka tetap bisa mengkonsumsi makanan atau minuman sesuai keinginan mereka.
"Jadi wisata halal itu bukannya membatasi wisatawan non muslim tidak boleh mengkonsumsi minuman beralkohol di Sumbar. Mungkin tempatnya yang disesuaikan," katanya.
Ia berharap ke depan ada kesamaan persepsi antara semua pihak terkait wisata halal tersebut agar tidak terjebak pada persepsi yang sempit.***
Berita Terkait
Halal Bihalal Kecamatan Padang Barat, Hendri Septa Serahkan Bantuan UEP
Kamis, 25 April 2024 19:32 Wib
Hadiri Halal Bihalal dan Serahkan Bansos, Hendri Septa : Koto Tangah Punya Banyak Potensi Untuk Dikembangkan
Kamis, 18 April 2024 17:57 Wib
Halal Bihalal Bersama Anak Panti Asuhan, Ketua LK2S Ny. Genny Apresiasi DWP Dinsos Padang
Rabu, 17 April 2024 18:05 Wib
Gubernur: kontribusi UNAND terhadap Sumbar sangat besar
Selasa, 16 April 2024 13:19 Wib
Kemenag Solok lakukan pengawasan JPH serentak untuk wajib halal 2024
Minggu, 7 April 2024 14:05 Wib
Kemenag: Animo masyarakat urus sertifikat halal tinggi
Jumat, 5 April 2024 14:34 Wib
Kemenag dorong pelaku usaha segera urus sertifikasi produk halal
Kamis, 4 April 2024 17:08 Wib
Kemenag Agam ajak pelaku UKM urus sertifikat halal
Rabu, 3 April 2024 15:26 Wib