Parit Malintang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), meluncurkan lima inovasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) setempat guna menangani masalah sosial di daerah itu.
"Lima inovasi ini lahir sebagai wujud komitmen daerah dalam menangani kemiskinan secara transparan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak," kata Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni saat meluncurkan lima inovasi tersebut di Parit Malintang, Senin.
Ia menyebutkan lima inovasi tersebut yaitu Pusat Layanan Terpadu Penanganan Kemiskinan yang Cepat, Akurat, Responsif dan Efektif Kabupaten Padang Pariaman atau Please Care Papa.
Selanjutnya, Jujur Miskin Sadar Sejahtera atau Jujurin Saja yang mana pada inovasi ini masyarakat yang sejahtera diminta dengan kesadarannya untuk mundur sebagai penerima bantuan.
Lalu, Layanan Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak atau Lapau Emak, Layanan Satu Data Penanganan Kemiskinan yang bekerja sama dengan dinas terkait untuk memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta website www.dinsosppa.padangpariamankab.go.id.
Ia menyampaikan sudah delapan organisasi perangkat daerah (OPD) di Padang Pariaman yang memiliki inovasi untuk pelayanan dan hal tersebut akan diteruskan ke OPD lainnya.
Kepala Dinsos P3A Padang Pariaman Hendra Aswara mengatakan sebelum diluncurkan pihaknya telah menguji coba kelima inovasi tersebut guna menyempurnakannya.
Pada inovasi tersebut, lanjutnya pihaknya juga mendekorasi ruangan dinas itu agar warga nyaman ketika mendatanginya dan hal itu mendapat respon positif dari masyarakat yang berkunjung.
"Ruangan kami buat seperti hotel bintang empat yang nyaman dan memiliki pendingin ruangan," ujarnya.
Sementara itu Asisten III Sekretaris Daerah Sumbar Nasir Ahmad mengatakan sebuah OPD harus terus memiliki inovasi sehingga tidak menjalankan rutinitas biasa saja.
"Apa yang dilakukan oleh Dinsos P3A Padang Pariaman hendaknya ditularkan kepada OPD lainnya," katanya.
Menurutnya anggaran untuk Dinas Sosial harus besar karena permasalahan kemiskinan yang merupakan besar bangsa ditangani oleh dinas tersebut.
Pelaksana Tugas Kepala Ombusman Sumbar Adel Wahidi mengatakan sejumlah Dinas Sosial di kabupaten dan kota di provinsi itu sering mengeluhkan anggaran yang minim, akibatnya daerah yang mendapatkan rapor merah atau kuning salah satunya disebabkan oleh OPD itu.
"Untuk Padang Pariaman pada 2017 mendapatkan rapor kuning, lalu pada 2018 telah menjadi rapor atau masuk zona hijau, namun masih mendapatkan catatan," katanya.
Ia menyampaikan catatan tersebut yaitu untuk Dinsos P3A dan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Namun, lanjutnya Dinsos P3A Padang Pariaman telah menunjukkan inovasi sehingga patut mendapatkan apresiasi karena berupaya memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat di dinas tersebut.
Begini cara Padang Pariaman tangani masalah sosial
Bupati Padang Pariaman, Sumbar Ali Mukhni menekan nota kesepahaman antara Dinsos P3A dengan pihak terkait tentang Layanan Satu Data Penanganan Kemiskinan pada puluncuran lima inovasi penanganan masalah sosial di daerah itu di Parit Malintang, Senin. (Antara Sumbar/Aadiaat M. S)
