Mulyadi-Ali Mukhni: Pemimpin harus berkomitmen berikan keteladanan

id Mulyadi,Sumbar,Padang,Pilgub 2020

Mulyadi-Ali Mukhni: Pemimpin harus berkomitmen berikan keteladanan

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Mulyadi-Ali Mukhni saat Debat Pilgub ke-2 di Padang,Kamis. (Istimewa)

Padang, (ANTARA) - Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) nomor urut 1 Mulyadi menjawab pertanyaan panelis terkait membangun Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia dan berjiwa nasionalisme yang tinggi dan hal itu sesuai dengan misi Mulyadi-Ali Mukhni dalam membangun Sumbar yang Berkah dan Sejahtera.

Dalam pertanyaan tersebut, permasalahannya salah satu dalam menwujudkan hal tersebut adalah minimnya keteladanan dari aparatur negara. Menjawab pertanyaan tersebut, Mulyadi-Ali Mukhni yang paling utama adanya komitmen dari para pemimpin dalam memberikan contoh kepada seluruh aparatur yang ada.

Mulyadi menyampaikan yang harus diyakini dahulu adalah pemimpinnya harus merubah mindset pemimpin. Merubah dari mental yang biasa dilayani menjadi melayani masyarakat. Yang pada ujungnya akan dirasakan oleh masyarakat.

"Yang paling penting adalah pemimpinnya harus merubah mindset, siap merubah dirinya dan perubahan itu dimulai dari dirinya," kata Mulyadi di Debat ke-II Pilgub Sumbar, Kamis.

Mulyadi juga menyampaikan bahwa pemimpin harus menghindarkan konflik kepentingan dalam membangun pelayanan kepada masyarakat sehingga semua bisa terlayani dengan baik oleh pemerintah.

Lebih lanjut, Mulyadi menekankan pentingnya leadership bagi pemimpin Sumbar dalam membangun birokrasi dan sebagai yang diberi amanah, menurut Mulyadi harus dikontrol secara utuh oleh gubernur.

"Tidak boleh ada "conflict of interest" dan harus memiliki "leadership" yang kuat sebagai pemimpin," kata dia.

Mulyadi-Ali Mukhni berkomitmen memberikan contoh sebagai pemimpin kepada seluruh struktur birokrasi. Dia yakin, jika pemimpin telah memegang komitmen dan memberikan keteladanan, struktur di bawah akan mengikuti dan jika tidak harus diberi sanksi.

"Maka dari itu kami insya Allah kami akan melepaskan segala kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat," kata dia menegaskan