Pesisir Selatan bakal bangun 1.500 rumah layak huni

id rumah layak huni

Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Pesisir Selatan, Mukhridal. (ANTARA SUMBAR/istimewa)

​​​​​​​Painan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, menargetkan untuk membangun 1.500 rumah layak huni di daerah setempat pada 2019.

"Tahun ini pembangunan 500 unit rumah layak sudah disetujui pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sisanya akan terus kami bicarakan," kata Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan setempat, Mukhridal di Painan, Senin.

Ia menambahkan rentang 2017-2018 di daerah setempat telah dibangun 1.000 unit rumah layak, 260 unit diantaranya dibangun dengan anggaran yang berasal dari dana pokok pikiran anggota DPRD setempat dan sisanya berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dari 1.000 unit itu, 700 diantaranya di bangun di Kecamatan Koto IX Tarusan dan sisanya menyebar di 14 kecamatan lain.

Ia mengungkapkan pembangunan 1.000 unit rumah layak huni tersebut menghabiskan anggaran sekitar Rp17,5 miliar.

Pembangunan per unit rumah menghabiskan anggaran Rp17,5 juta yang ditransfer langsung ke rekening penerima bantuan.

Sebelumnya Bupati setempat, Hendrajoni memastikan seluruh rumah layak yang di bangun di daerah setempat penyerahannya tepat sasaran.

Ia berjanji akan mengambil tindakan tegas jika terdapat oknum ASN yang sengaja melakukan tindakan curang dalam penyerahan rumah bantuan tersebut.

Bahkan jika dirinya mengetahui "permainan" itu setelah sebulan atau lebih setelah rumah bantuan diserahterimakan ia mengemukakan tidak akan sungkan untuk mengusir sang pemilik.

"Akan saya usir, karena yang namanya bantuan harus tepat sasaran bukan untuk disalahgunakan," sebutnya.

Ia mengatakan ketepatan dalam penyaluran bantuan merupakan komitmen yang mesti dijalankan atas dana yang telah disalurkan pemerintah pusat.

"Ketepatan dalam penyaluran bantuan juga sebagai bentuk terimakasih kepada pemerintah pusat dan sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan," tambahnya. (*)

Pewarta :
Editor: Joko Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar