Lubukbasung, (Antaranews Sumbar) - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Resor Agam, Sumatera Barat, melakukan pendataan kepemilikan tumbuhan dan satwa dilindungi yang dimiliki masyarakat di daerah itu.
"Petugas telah turun ke lapangan, warga yang memiliki tumbuhan dan satwa dilindungi diminta untuk melaporkan kepada petugas atau ke kantor BKSDA setempat," kata Kepala BKSDA Resor Agam, Syahrial Tanjung didampingi Pengendali Ekosistem Hutan, Ade Putra di Lubukbasung, Rabu.
Ia mengatakan pendataan ini dilakukan untuk menjawab keresahan dari sejumlah pecinta dan pedagang burung setelah keluarnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.
Dalam peraturan itu, katanya, ada jenis burung yang banyak dipelihara warga dan diperdagangkan masuk dalam kategori dilindungi.
Burung tersebut seperti murai batu, beo, cica hijau, jalak suren, pleci atau kacamata, tangkar dan lainnya.
Bagi warga yang memelihara burung tersebut harus melaporkan kepemilikan ke BKSDA Resor Agam.
Pemilik juga harus menyerahkan foto copy KTP, bukti asal usul kepemilikan dan mengisi blangko pendaftaran bermaterai Rp6.000.
Setelah melaporkan kepemilikan, pemilik boleh memelihara burung itu. Tetapi mereka memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memelihara kesehatan, kenyamanan dan keamanan.
Menyediakan tempat dan fasilitas yang memenuhi standar pemeliharaan, melaporkan kondisi tumbuhan dan satwa dilindungi apakah hilang atau mati.
Selain itu melaporkan apabila akan membawa atau mengangkut keluar dari daerah lokasi pendataan, dan bersedia untuk dilakukan pengawasan oleh BKSDA setempat.
"Saat ini sudah ada warga yang melaporkan kepemilikan burung pada Senin (27/8)," katanya.
Apabila sudah lewat masa sosialisasi dan pendataan, maka akan dilakukan penertiban.
"Bagi yang melanggar aturan akan diproses sesuai hukum yakni Undang-undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya," katanya. (*)
Berita Terkait
PNS purna tugas di Tanah Datar diharapkan menjadi duta informasi
Jumat, 26 April 2024 20:44 Wib
Pemkab Pacitan studi tiru pengendalian inflasi ke Tanah Datar
Jumat, 26 April 2024 19:35 Wib
Putra mantan Wabup Sijunjung, kini jadi Pj Wako Sawahlunto
Kamis, 25 April 2024 19:53 Wib
Bupati Tanah Datar perjuangkan perbaikan ruas jalan hingga ke pusat
Selasa, 23 April 2024 16:01 Wib
Bank Nagari salurkan bantuan untuk korban bencana ke Tanah Datar
Jumat, 12 April 2024 15:12 Wib
Ekonomi Tanah Datar tumbuh, angka kemiskinan dan pengangguran turun
Senin, 8 April 2024 13:06 Wib
Bupati Eka Putra pantau kesiapan destinasi wisata jelang lebaran Idul Fitri
Sabtu, 6 April 2024 14:38 Wib
Sebanyak 1600 mustahiq di Tanah Datar terima konsumtif lebaran
Kamis, 4 April 2024 17:11 Wib