Rasa penat mengikuti banyak rapat, pemaparan, diskusi, serta membangun komunikasi antar Organisasi Perangkat Daeah (OPD), akhirnya terbayar. Wali Kota Payakumbuh Riza
Falepi, hadir di Jakarta pada Rabu (25/4) malam, untuk menjemput penghargaan bergengsi dari pemerintah pusat itu. Sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun Otonomi Daerah (HUT OTDA).
Kota Galamai (sebutan Kota Payakumbuh), berhasil menjadi yang terbaik dalam hal Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (KPPD) untuk Kategori Kota. Prestasi itu dadasari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 - 100 Tahun 2018 tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional, untuk penilaian pada 2017.
Jika merujuk kepada SK Kemendegari itu, secara nasional Kota Payakumbuh berada di peringkat 15 dari jumlah 93 kota yang ada. Namun jika dirunut secara provinsi, Payakumbuh tidak hanya menjadi kota terbaik di Sumbar, namun se-Sumatera.
Payakumbuh menjadi kota teratas di Sumatera dengan poin 3.3077, kemudian diikuti Kota Metro, Provinsi Lampung dengan nilai 3.2889, kemudian Bukittinggi dengan nilai 3.2205.
"Ahamdulillah, saya atas nama Pemerintahan Kota Payakumbuh menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran yang telah gigih bekerja, sehingga mendapat
penghargaan sebagai kota dengan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan paling baik, tidak hanya Sumbar, tapi se-Sumatera," kata Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi, saat dihubungi, Kamis (26/4).
Baginya tanpa dukungan dari jajaran prestasi itu mungkin hanya mimpi. Karena tidak mungkin bisa diwujudkan oleh satu orang saja.
Penghargaan itu secara tidak langsung juga menjadi bukti kalau kinerja Pemko Payakumbuh, tidak tertinggal dibandingkan kota-kota lain di Indonesia, termasuk di Pulau Jawa.
Ia juga tidak ingin penghargaan yang diraih hanya menjadi kabar bahagia di lingkungan pemerintah saja, tapi juga dipersembahkan untuk seluruh masyarakat di Payakumbuh.
Meskipun demikian, Riza menolak untuk jumawa. Karena apa yang diraih itu sejatinya harus jadi motivasi, agar tak cepat berpuas diri. Bahkan ia berambisi untuk melampaui kota-kota besar yang ada di Pulau Jawa.
"Jika melihat skor kami tidak tertinggal dari kota-kota lain di Pulau Jawa. Hanya perlu meningkatkan sedikit performa pemerintahan untuk bisa menyamai, bahkan melampaui. Salah
satunya bisa dengan konsisten membuat pelaporan kinerja berbasis komputer, menyusun perencanaan kerja, dan melaksanakannya secara lebih baik, efektif, dan efisien," katanya.
Ia optimis pada tahun depan Payakumbuh bisa menaiki peringkat lebih tinggi, terutama secara nasional. Penataan Sumber Daya Manusia (SDM), dan perencanaan kerja yang baik diyakini sebagai jembatan menghasilkan kinerja pemerintahan lebih baik.
"Payakumbuh akan meningkatkan kapasitas aparatur, apalagi didukung banyak SDM muda yang berkualitas, dan bisa diandalkan mencapai target kinerja yang ditetapkan. Jadi aparat yang lelet dan miskin inovasi?, mohon maaf akan ditinggalkan," katanya sambil menyentil semangat jajaran.
Penghargaan bergengsi yang diraih-rupanya di samping menimbulkan bahagia, juga menimbulkan kegelisahan tersendiri. Mengingat ada tanggungjawab yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi atas prestasi yang disandang.
Apalagi bagi kalangan pemerintah, yang notabene setiap pikiran dan apapun yang dikerjakan harus bertitik berat pada kewajiban melayani masyarakat. Sehingga penghargaan yang disandang itu harus sejalan dengan manfaat nyata yang dirasakan langsung masyarakat.
"Penghargaan harus berbanding lurus dengan tingkat pelayanan kita kepada masyarakat. Buat apa dapat penghargaan, sementara dampak kerja kita tidak dirasakan oleh masyarakat.
Jadi bagi saya lebih baik tidak dapat penghargaan, asal kerja kami dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ungkap Riza.
Riza menyadari kalau masyarakat saat ini butuh karya nyata, dan aksi konkrit sesuai kebutuhan mereka. Prinsipnya, penghargaan akan datang sendiri seiring prestasi.
"Penghargaan harus mengikut prestasi bukan diminta atau di "lobby". Mari kerja nyata buat kesejahteraan warga, untuk Indonesia lebih baik," tegasnya.
Sesuai SK Mendagri untuk penilaian tahun 2017, saat ini peringkat teratas kota dengan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terbaik diraih oleh Kota Malang, diikuti Makassar, dan Surabaya.*
