Statistik tingkat kemiskinan Solok Selatan 7,210, ini sudah di atas rata-rata provinsi

Padang Aro, (Antaranews Sumbar) - Sekretaris Daerah Solok Selatan, Sumatera Barat Yulian Efi mengatakan berdasarkan statistik tingkat kemiskinan kabupaten itu berada pada angka 7,210 atau berada di atas rata-rata provinsi dengan angka 6,870.

"Fenomena kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan indek pembangunan manusia sangat dipengaruhi oleh permasalahan kualitas sumber daya manusia kita yang masih rendah, serta permasalahan keterbatasan aksebilitas dan kualitas infrastruktur," kata dia ketika membuka acara musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan di Muaralabuh, Rabu.

Dia mengatakan pertumbuhan ekonomi pada 2016 sebesar 5,110 berada di bawah rata-rata provinsi Sumatera Barat sebesar 5,260. Demikian juga Indek Pembangunan Manusia pada 2016 pada angka 67,47 lebih rendah dari rata-rata IPM provinsi yaitu 70,73.

Di samping memperhatikan pembangunan infrastruktur sarana dasar, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperhatikan aspek pembangunan sumber daya manusia yang memiliki tiga pilar utama yatu pendidikan, kesehatan, pembangunan kehidupan beragama, sosial dan budaya.

Baca juga: Percepat pelayanan, pemkab Solok Selatan benahi regulasi perizinan

"Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, secara umum telah banyak terjadi kemajuan dalam aspek pembangunan sumber daya manusia dan ke depan terus ditingkatkan," ujarnya.

Solok Selatan bertekad pada 2019 bisa keluar dari predikat sebagai salah satu daerah tertinggal di Indonesia.



Menurut dia semua yang direncanakan harus akurat, terukur dan juga mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diawasi mulai dari perencanaan oleh auditor.

Baca juga: Kuota pupuk bersubsidi Solok Selatan bertambah, mari awasi penyalurannya

"Tanpa komitmen bersama untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas tidak akan berjalan secara efektif dan efisien," katanya.

Wakil Ketua DPRD Solok Selatan Armen Syahjohan mengatakan pembangunan di daerah sangat bergantung pada APBD yang dituangkan melalui tiga hal yaitu visi misi kepala daerah, masukan dari masyarakat serta pokok pikiran DPRD.

"Semua elemen masyarakat harus terlibat dalam mengawasi pembangunan serta memberi masukan yang prioritas sesuai visi misi kepala daerah," katanya. (*)