Simpang Empat, (Antaranews Sumbar) - Tokoh masyarakat Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) mengimbau masyarakat dapat memberikan masukan ke pemerintah daerah di tahun 2018 demi untuk kemajuan pembangunan daerah.
"Masukan itu tentunya sangat bermanfaat bagi upaya daerah lapas dari daerah tertinggal dan kemerataan pembangunan di segala bidang. Sebagai masyarakat tentunya akan merasakan secara langsung pembangunan dan kerja pemerintah," kata tokoh masyarakat yang diwakili Tuanku Bosa XIV Ketua KAN Nagari Talu, Fadlan Maalip di Simpang Empat, Senin (8/1).
Ia mengatakan keberhasilan yang telah diraih oleh Pasaman Barat patut diapresiasi. Namun, masih ada masalah-masalah yang belum tertangani dengan baik.
"Pada kesempatan ini kita sebagai masyarakat meminta kepada pemerintah daerah untuk menyediakan lapangan pekerjaan untuk menanggulangi masalah pengangguran, masih cukup besar angka pengangguran di Pasaman Barat," katanya.
Menurutnya selain lapangan pekerjaan yang masih kurang, narkoba dan LGBT juga perlu menjadi perhatian. Semua sepakat bahwa Pasaman Barat sebagai sasaran dan tempat transit peredaran narkoba.
"Mengenai LGBT dapat kita cermati melalui media sosial bahwa remaja Pasaman Barat sudah tercemar LGBT. Perlu perhatian serius dari dinas pendidikan, sosial, agama, pemuka adat dan agama di bawah koordinasi Pemkab tentunya," harapnya.
Mengenai masalah adat, Tuanku Bosa XIV mengapresiasi sikap pemerintah yang tidak ingin mencampuri urusan internal adat. Namun, Dia meminta Pemkab untuk melegitimasi KAN untuk kepentingan penggunaan anggaran.
"Kita mensyukuri bahwa ada asosiasi KAN yang akan ganti nama Badan Koordinasi (Bakor) sesuai dengan provinsi. Kompak sebagai partner membantu Pemkab mencapai visi pertama RPJMD," ujarnya.
Ia menyebutkan jika pemerintah adat di tingkat kampung atau kaum berjalan baik, maka nagari akan aman anggaran dapat dihemat. Perlu upaya khusus untuk meningkatkan wibawa dan kompetensi datuak agar nagari aman sentosa.
"Asosiasi KAN sudah dua tahun berturut-turut mengusulkan tunjangan kehormatan bagi datuak atau panghulu. Mungkin sekarang masih aneh di telinga penyusunan anggaran nomenklatur tersebut. Semoga ke depan dapat terealisasi. Apalagi saat ini Nagari juga punya anggaran sendiri dan mengelola angaran tersebut dengan baik. Tentunya permintaan kami kepada Pemkab bukan saja sekedar keinginan kami semata. Namun, sebagai bentuk perhatian kepada pemangku adat," harapnya. (*)
Berita Terkait
BPS sosialisasikan Satu Data Indonesia di Pasaman Barat
Senin, 6 Mei 2024 19:22 Wib
Kemenang Agam berikan 10 kali manasik bagi calon haji
Senin, 6 Mei 2024 15:53 Wib
Persaja Pasaman Barat periksa kesehatan keluarga berisiko stunting
Senin, 6 Mei 2024 15:50 Wib
Kejari Pasaman Barat tahan mantan bendahara wali nagari Katiagan terkait perkara korupsi
Senin, 6 Mei 2024 15:49 Wib
Dukung Pengembangan EBT Sumatera Barat, PLN Tinjau Pembangunan PLTMh Unand
Senin, 6 Mei 2024 12:33 Wib
Polres Pasaman Barat tekankan peran masyarakat awasi narkoba di daerah perbatasan
Minggu, 5 Mei 2024 18:19 Wib
KPU: Syarat dukungan calon perseorangan Pilkada di Pasaman Barat 25.182 KTP
Sabtu, 4 Mei 2024 17:50 Wib
KPU Pasaman Barat tetapkan 40 orang anggota DPRD terpilih Pemilu 2024
Sabtu, 4 Mei 2024 16:18 Wib