Padang, (Antara Sumbar) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menyelesaikan sembilan segmen batas antarkabupaten dan kota pada 2017 untuk mengantisipasi potensi konflik sejak dini.
"Kita fokus untuk sembilan segmen, namun kalau anggaran dan waktu memungkinkan kita tambah empat segmen lagi," kata Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Provinsi Sumbar Mardi di Padang, Jumat.
Ia merinci sembilan segmen batas itu masing-masing Kabupaten Padangpariaman dengan Kota Pariaman, Kabupaten Padangpariaman dengan Kota Padang, Kabupaten Solok dengan Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung dengan Kota Sawahlunto, Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten Solok Selatan.
Selain itu juga antara Kabupaten Agam dengan Tanah Datar, Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kota Padang, Kabupaten Limapuluh Kota dengan Kota Payakumbuh, serta Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Padangpariaman.
Sementara empat segmen lagi yang dicadangkan masing-masing Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukittinggi dengan Kabupaten Agam, Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Solok serta Kabupaten Pasaman dengan Pasaman Barat.
"Saat ini juga ada delapan segmen yang telah selesai penegasannya di tingkat provinsi dan sedang diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk penetapan batas," katanya.
Delapan segmen itu masing-masing Kabupaten Agam dengan Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam dengan Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam dengan Kabupaten Padangpariaman, Kabupaten Tanah Datar dengan Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok Selatan dengan Kabupaten Pesisir Selatan.
Kemudian Kabupaten Solok dengan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Tanah Datar dengan Kota Padang Panjang, lalu Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Dharmasraya.
"Jika 13 segmen yang ditargetkan tahun ini selesai, maka dari 32 segmen batas kabupaten dan kota di Sumbar yang bermasalah telah diselesaikan semuanya," katanya.
Segmen yang benar-benar telah selesai dan ditetapkan oleh Kemendagri sebanyak 11 segmen kabupaten dan kota serta satu segmen antar provinsi adalah Kabupaten Solok dengan Kota Padang, Kabupaten Solok dengan Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok dengan Kota Solok, Kabupaten Solok dengan Kabupaten Padangpariaman, Kabupaten Solok dengan Kabupaten Solok Selatan.
Lalu Kabupaten Solok dengan Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Solok dengan Kota Padang, Kabupaten Limapuluh Kota dengan Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota dengan Kabupaten Tanah datar, Kabupaten Limapuluh Kota dengan Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Limapuluh Kota dengan Kabupaten Pasaman.
Sementara segmen antarprovinsi adalah antara Sumbar dengan Riau.
Menurut Mardi penegasan segmen batas tersebut tidak memiliki kendala yang berarti, hanya saja Pemprov dan Pemkab atau Pemkot memang harus melakukan lobi-lobi seperti rapat fasilitasi dengan masyarakat agar tersosialisasi dengan maksimal.
Kemudian masalah tanah ulayat kadangkala juga menjadi persoalan namun setelah disampaikan bahwa masalah tapal batas adalah urusan administrasi pemerintahan dan tidak menghilangkan hak-hak ulayat masyarakat, maka masyarakat bisa memahami. (*)
Berita Terkait
Distribusi logistik ke daerah terisolir banjir bandang
Jumat, 17 Mei 2024 16:22 Wib
Kunjungi daerah bencana Agam, Mensos Risma minta warga diungsikan
Kamis, 16 Mei 2024 4:43 Wib
Pemkot Padang kirim personel bantu daerah terdampak bencana
Rabu, 15 Mei 2024 20:13 Wib
Pertamina jamin distribusi energi sampai ke daerah terdampak bencana
Rabu, 15 Mei 2024 16:12 Wib
BPBD Pasaman Barat ungkap sejumlah lokasi di daerah itu rawan bencana
Selasa, 14 Mei 2024 18:07 Wib
Kunjungi Daerah Terdampak Bencana di Sumbar, Plh Wali Kota Padang Sambut Kedatangan Kepala BNPB
Senin, 13 Mei 2024 20:23 Wib
Pertamina imbau warga bijak gunakan BBM saat darurat bencana
Senin, 13 Mei 2024 18:31 Wib
PLN percepat pemulihan aliran listrik daerah terdampak bencana
Senin, 13 Mei 2024 9:25 Wib