Kogami: Masyarakat Peduli Bencana Hanya 10 Persen

Padang, (Antara) - Komunitas Siaga Tsunami (Kogami) Kota Padang, Sumatera Barat, menyatakan hanya 10 persen masyarakat yang benar-benar peduli bencana dan mau mengedukasi sesamaa tanpa pamrih di daerah itu.

"Tidak banyak orang yang benar-benar rela membantu sesama tanpa pamrih saat ini, apalagi mengedukasi sesama terkait siaga bencana, karena tidak bisa dijadikan sumber penghasilan," kata Direktur Eksekutif Kogami Padang, Patra Rina Dewi di Padang, Jumat.

Ia mengatakan relawan yang mau mengedukasi masyarakat terkait kesiapsiagaan terhadap bencana termasuk gempa dan tsunami tentu juga membutuhkan daya dukung finansial dan transportasi dalam melaksanakan kegiatan sehingga tidak selamanya mampu bertahan.

Memang seharusnya pemerintah setempatlah yang bertanggungjawab melindungi masyarakat dan memberi rasa aman, namun kenyataannya belum ada langkah pemerintah yang benar-benar konkrit untuk mengedukasi masyarakat agar peka terhadap bencana sehingga komunitas-komunitas peduli bencana harus turun ke masyarakat secara mandiri.

"Seharusnya ada program pemerintah berbasis bencana yang masuk dalam rencana pembangunan jangka pendek, menengah ataupun panjang. Namun kesiapan Sumbar dalam hal ini masih minim," katanya.

Ia menyampaikan pemerintah memang telah menyiapkan bahkan melantik petugas-petugas siaga bencana di setiap kelurahan Kota Padang, namun mereka tidak dibekali pengetahuan maksimal tentang bencana dan langkah-langkah antisipasi serta evakuasi diri sehingga terkesan sia-sia.

"Harusnya dibekali dulu. Jangan sampai saat masyarakat bertanya, petugas malah kebingungan," tegasnya.

Selain itu, ia menilai minimnya kepedulian masyarakat setempat terhadap bencana disebabkan masih ada paradigma untuk pasrah pada keadaan dan selegintir ulama masih menekankan bencana dan kematian telah diatur oleh Tuhan sehingga segala sesuatunya berhenti disitu saja.

Ia menegaskan jika masyarakat diberikan pemahaman bahwa Kota Padang ialah daerah paling beresiko bencana tsunami di Indonesia karena tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu, pola pikir masyarakat pasti akan berubah.

Menurutnya, pemerintah harusnya dapat melakukan tindakan konkrit mulai dari gubernur hingga jajarannya kebawah. Cukup dengan hal sederhana karena tidak semuanya harus dinilai dari angka-angka dan biaya, seperti dengan mengadakan simulasi siaga bencana secara berkala.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga harus punya standar informasi dari para ahli agar tidak beredar informasi yang berbeda-beda," ujarnya.

Sementara Kepala BPBD Kota Padang Dedi Henidal menyebutkan saat ini tercatat ada sekitar 2.000 Komunitas Siaga Bencana (KSB) di Kota Padang yang diharapkan untuk selalu tetap siaga terhadap berbagai bencana yang mengancam daerah itu.

"KSB harus bergerak cepat jika terjadi bencana, apalagi tingkat kerawanan Kota Padang cukup tinggi termasuk bencana gempa maupun banjir serta longsor," ujarnya. (*)