Jakarta, (Antara) - Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah segera menetapkan daerah-daerah yang rawan bencana banjir dan longsor agar persiapan terhadap munculnya bencana dapat dilakukan dengan baik.
"Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah memiliki peta bencana, tinggal diaktualisasikan sesuai dengan kondisi yang ada saat ini," kata Saleh melalui pesan singkat diterima di Jakarta, Rabu.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan pemerintah harus segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghadapi bencana banjir dan longsor yang terjadi dan diperkirakan akan menimpa beberapa daerah di Tanah Air.
Saleh juga meminta pemerintah untuk melakukan sosialisasi potensi ancaman kepada masyarakat yang ada di daerah-daerah yang rawan bencana.
Selain sosialisasi mengenai langkah-langkah antisipatif yang diperlukan, masyarakat juga perlu diinformasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam keadaan tanggap darurat.
"Dengan begitu, bencana alam yang tidak bisa dihindari tidak sampai menelan korban jiwa dan kerugian yang besar," ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatera Utara II itu.
Memasuki puncak musim penghujan, banjir dan longsor terjadi di beberapa daerah. BNPB melaporkan daerah-daerah yang sempat terkena dan masih dilanda banjir antara lain Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung; Kota Medan, Sumatera Utara; Kabupaten Rokan Hulu, Riau; dan beberapa daerah di Sumatera Barat. (*)
Berita Terkait
Pemerintah optimalkan energi terbarukan untuk ketahanan energi
Selasa, 30 April 2024 19:07 Wib
Peneliti ekonomi: Pemerintah diharapkan angkat industri baja nasional
Selasa, 30 April 2024 18:26 Wib
Bantuan pangan upaya pemerintah Solok Selatan kendalikan inflasi
Selasa, 30 April 2024 14:26 Wib
DPR minta pemerintah lakukan upaya redam konflik Timur Tengah
Sabtu, 27 April 2024 20:26 Wib
Pemkot Bukittinggi gelar Sekolah Keluarga Angkatan V 2024
Jumat, 26 April 2024 19:38 Wib
Bupati Agam: TP PKK mitra pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat
Kamis, 25 April 2024 17:18 Wib
KLHK minta pemerintah daerah manfaatkan instrumen pemantauan lingkungan
Rabu, 24 April 2024 20:20 Wib
Pemerintah daerah antisipasi penggunaan mata uang asing di Mentawai
Selasa, 23 April 2024 12:49 Wib