Dahlan: Publik Pertanyakan Dana Pemda Divestasi Newmont
Menteri BUMN Dahlan Iskan. (Antara)
Jakarta, (Antara) - Menteri BUMN Dahlan Iskan mengisyaratkan agar pengalihan tujuh persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (Newmont) sebaiknya diserahkan kepada perusahaan milik negara, ketimbang kepada pemda, karena hanya akan menimbulkan pertanyaan publik.
"Terserah pemerintah. Tapi kalau saham tersebut diserahkan kepada pemda, maka akan timbul pertanyaan, BUMD dapat duit dari mana?," kata Dahlan di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu.
Menurut Dahlan, pertanyaan yang muncul selanjutnya antara lain, dana pengambilalihan cukup besar, sehingga menimbulkan kecurigaan publik ada sponsor di baliknya.
"Tentu yang harus dijaga itu adalah perasaan masyarakat. Masyarakat sudah semakin pintar. Kalau pemda yang mengambilalih, tentu masyarakat mempertanyakan pemda dapat duit dari mana?," ujar Dahlan.
Seperti diketahui, saat ini pemerintah belum menentukan siapa pihak yang menjadi pembeli 7 persen saham sisa divestasi Newmon, sementara surat perjanjian jual beli (sales purchase agreement/SPA) akan berakhir pada 26 Juli 2013.
Saham Newmont dikuasai oleh Nusa Tenggara Partnership (NTP) sebesar 56 persen, PT Multi Daerah Bersaing (MDB) 24 persen, PT Pukuafu Indah 17,8 persen, dan PT Indonesia Masbaga Investama 2,2 persen.
MDB adalah perusahaan patungan antara PT Daerah Maju Bersaing yang dimiliki Pemerintah Provinsi NTB, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Sumbawa dengan PT Multi Capital yang dimiliki Grup Bakrie.
Sedangkan saham yang akan dilepas kepada pemerintah pusat dan daerah adalah milik NTP.
Sebelumnya ada perjanjian, jika Pemda NTB ingin membeli saham Newmont, Bakrie harus ikut terlibat.
Dahlan menjelaskan, dirinya tidak menyebut siapa pihak yang berada dibalik Pemda jika memang dialihkan kepada BUMD.
Ia hanya menjelaskan, ketika Menteri Keuangan masih dijabat Agus Martowardojo, BUMN sudah diminta siap-siap jika jalan keluar divestasi tersebut dibeli pemerintah pusat.
"Kami bilang siap. BUMN sudah menyiapkan skema dan pendanaannya," ujar Dahlan.
Namun tambahnya, ketika pergantian Menteri Keuangan beralih dari Agus Martowardojo kepada Chatib Basri, Kementerian Keuangan mengatakan bahwa BUMN tidak perlu untuk siap-siap apabila tidak jadi diserahkan kepada pemerintah.
Mantan Dirut PT PLN ini menambahkan, sesungguhnya kalau tugas tersebut dicabut tidak akan menjadi masalah, namun saja akan menyisakan pertanyaan-pertanyaan di masyarakat.
Ketika didesak, soal adanya perkiraan bahwa sponsor Pemda kemungkinan dari pihak Bakrie, Dahlan enggan menjawab.
"Saya kan bagian dari masyarakat. Saya juga tentu bertanya-tanya. Mengenai hal itu, bisa saja saya tahu, tapi pura-pura enggak tahu," ujar Dahlan. (*/jno)
