Bupati Mentawai Bantah Keluarkan Izin Perkebunan Sawit

Mentawai, (Antara Sumbar) - Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat (Sumbar), Syafrizal membantah mengeluarkan izin prinsip dan izin lokasi perkebunan sawit yang diajukan oleh PT. Darma Sawit Hutama.

"Tidak ada, justru kami telah menolak permohonan PT. Darma Sawit Hutama terkait izin prinsip dan lokasi pembangunan perkebunan sawit di Mentawai," kata Syafrizal saat di hubungi Antara, Jumat.

Ia menjelaskan, sebelumnya pihak PT. Darma Sawit Hutama memang mengirimkan surat kepadanya untuk dapat mengeluarkan surat izin prinsip dan lokasi sekaligus melihat paparan tentang keinginan berinvestasi untuk membangun perkebunan sawit.

Namun hal itu katanya, tidak dapat dikabulkan karena lokasi yang diinginkan melanggar ketentuan undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 1 tahun 2014.

"Pihak investor tersebut berkeinginan membangun perkebunan sawit di wilayah Pulau Pagai Utara, Kabupaten Mentawai yang luas wilayahnya 382,08 Kilometer persegi. Jelas hal itu melanggar ketentuan, karena daerah tersebut masuk dalam kategori pulau kecil," katanya.

"Kemarin(2/3) kami sudah mengirimkan surat balasan kepada PT. Darma Sawit Hutama, yang poinnya tidak bisa mengeluarkan permohonan dari investor tersebut," katanya.

Ia berharap, dengan adanya surat penolakan dari pemerintah kepada PT. Darma Sawit Hutama tersebut, jangan ada lagi polemik ditengah masyarakat Mentawai tentang pembangunan perkebunan sawit di daerah itu.

Syafrizal mengatakan, sebagai pemerintahan yang baik, pihaknya tentu menampung keinginan pihak swasta yang ingin berinvestasi di daerah tersebut, sepanjang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

"Ada baiknya pemerintah mendengar dan melihat keinginan investor terlebih dulu, jangan sampai kita melakukan penolakan tanpa melakukan kajian, hal itu tidak bagus untuk iklim investor di Mentawai," katanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, lebih memprioritaskan investasi dibidang usaha perikanan dan kelautan, pariwisata, dan pertanian organik. (*)