Bukittinggi, (Antara Sumbar) - Koalisi Kependudukan Kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar) menyiapkan dua grand design yang berhubungan dengan upaya meningkatkan kualitas penduduk setempat.
Ketua Koalisi Kependudukan setempat, Yasmen di Bukittinggi, Rabu, mengatakan dua grand design yang akan dibuat pada 2017 yakni tentang kualitas penduduk dan tentang persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk.
"Grand design ini arahan dari pemerintah pusat dan kebutuhan bagi pemerintah baik provinsi maupun kota/kabupaten," ujarnya.
Ia menerangkan melalui grand design itu akan memberi petunjuk bagi organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam melaksanakan program di bidang kependudukan.
"Misalnya dalam kualitas penduduk, OPD yang terkait seperti Dinas Kesehatan, pencatatan sipil dan ketenagakerjaan dapat menentukan keputusan bersama bagaimana upaya meningkatkan kualitas penduduk," katanya.
Sementara dalam persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk dapat membantu menyelesaikan masalah kepadatan penduduk di daerah itu yang masih terfokus ke satu kecamatan yakni Kecamatan Guguk Panjang.
"Sesuai tugas pokok, Koalisi Kependudukan membantu pemerintah setempat untuk menyusun rancangan tersebut," ujarnya.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) setempat, Tati Yasmarni mengatakan kedua "grand design" itu merupakan kebutuhan terkini pemerintah setempat terkait kependudukan.
"Ada lima grand design yang diperlukan namun untuk tahun ini Bukittinggi fokus pada pembuatan dua gran design baru dan penyempurnaan satu yang telah berjalan yaitu grand design kuantitas kependudukan," katanya.
Untuk kualitas penduduk, ia menilai diperlukan sebuah arahan yang menjamin program apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas penduduk.
Sedangkan terkait persebaran penduduk, diperlukan rencana pembangunan yang dapat mendorong sebaran penduduk secara lebih merata di tiga kecamatan di Bukittinggi.
"Adanya arahan atau program mengenai kependudukan ini, nantinya kami berharap OPD yang terkait dapat menentukan program bersama karena urusan kependudukan ini bukan tanggung jawab satu OPD saja," ujarnya. (*)
Berita Terkait
Disambangi Sabar AS, NasDem siap berkoalisi di Pilkada Pasaman 2024
Selasa, 7 Mei 2024 5:56 Wib
Tim Piala Thomas dan Uber kembali ke Indonesia
Selasa, 7 Mei 2024 5:09 Wib
ASITA Sumbar jemput pengusaha Jiran lewat Minang Maimbau Malaysia (Video)
Selasa, 7 Mei 2024 4:56 Wib
Pemkot Sawahlunto bentuk tim tanggap darurat optimalkan penanganan bencana
Selasa, 7 Mei 2024 4:54 Wib
Pemkab Agam kerahkan tim gabungan cari nenek 70 tahun hilang sejak Minggu
Senin, 6 Mei 2024 20:55 Wib
Ahli bagikan tip cara memilih skincare yang aman digunakan
Senin, 6 Mei 2024 19:50 Wib
Pemkot Bukittinggi raih Opini WTP sebelas kali berturut-turut
Senin, 6 Mei 2024 19:47 Wib
Dividen Meningkat Setiap Tahun, Hendri Septa Dt. Alam Batuah Apresiasi Kemajuan Perumda AM
Senin, 6 Mei 2024 19:32 Wib