Jambi, (ANTARA) - Sistem pengukuran, pelaporan dan verifikasi (meansurement, reporting and verification/MRV) pada program REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) dapat dijadikan rujukan bagi Pemerintah Provinsi Jambi dalam mengambil keputusan yang tepat sesuai kebutuhan lokal. Demikian disampaikan Gubernur Jambi Hasan Basri Agus melalui Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Husni Jamal pada saat pembukaan Lokakarya Penentuan Data Baseline dan Peta Kadester di Provinsi Jambi, di Jambi, Selasa. "Mengingat keterbatasan data, penentuan data baseline dan peta kadester di Provinsi Jambi dapat dijadikan rujukan dalam mengambil keputusan yang tepat sesuai kebutuhan lokal," katanya. Menurut dia, selama ini salah satu faktor penghambat bagi pelaksanaan program kemakmuran hijau di Provinsi Jambi adalah minimnya data yang dimiliki pemerintah sehingga kesulitan untuk mengambil keputusan. Selain itu, data dan informasi yang seharusnya menjadi pijakan pemerintah belum lengkap dan tersebar sehingga tidak dapat dijadikan rujukan dalam menjawab berbagai aspek yang berkenaan dengan pelaksanaan REDD+. "Semua memahami bahwa sistem pengukuran, pelaporan dan verifikasi merupakan persyaratan mendasar dan utama dari pelaksanaan program REDD+. Sistem ini tidak dapat dijalankan tanpa adanya data informasi yang bersifat inisial maupun yang akan diadakan," katanya. Oleh karena itu, pemerintah berharap hasil lokarkarya ini dapat menjawab berbagai aspek yang berkenaan dengan pelaksanaan REDD+ dan bisa dijadikan dasar pengambil keputusan yang tepat sasaran. Husni juga mengatakan, melalui COP 13 Konvensi Perubahan Iklim PBB tahun 2007, Indonesia telah menyampaikan konsep implementasi REDD Indonesia secara bertahap yang terbagi ke dalam tiga fase. Tahap pertama merupakan tahapan persiapan yaitu identifikasi status iptek dan kebijakan terkait. Tahap kedua penyiapan perangkat metodologi dan kebijakan REDD, sedangkan tahapan ketiga implementasi penuh sesuai aturan COP pada saat REDD menjadi bagian skema Konvensi Perubahan Iklim. (*/sun)
Berita Terkait
Berhasil turunkan emisi karbon, Norwegia bayar Rp812,86 M ke Indonesia
Minggu, 5 Juli 2020 17:21 Wib
Skema Redd+ Cegah Perubahan Iklim
Rabu, 28 Oktober 2015 9:48 Wib
Dishut Sumbar: Skema Redd+ Libatkan Masyarakat
Rabu, 28 Oktober 2015 9:43 Wib
Heru Prasetyo: Jadikan Redd Plus Gerakan Masyarakat
Jumat, 30 Januari 2015 8:36 Wib
MoU BP REDD-Provinsi Dialihkan ke Kementerian LHK
Jumat, 30 Januari 2015 8:36 Wib
REDD+: Pemerintah Tunjukkan Komitmen Perpanjang Moratorium Hutan
Kamis, 29 Januari 2015 19:08 Wib
REDD+: Pengelolaan Hutan Sumbar Bisa Jadi Contoh
Kamis, 11 Desember 2014 7:49 Wib
PBB Luncurkan Akademi REDD+ Pertama di Indonesia
Sabtu, 1 November 2014 18:33 Wib