Hassan Wirajuda Promosikan Demokrasi Indonesia di Denhaag

London, (ANTARA) - Mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Dr Hassan Wirajuda menjadi pembicara tunggal dalam kuliah umum bertema "Democracies, Non-Democracies and Democratization in Asia", bertempat di Clingendael Institute Den Haag. Kuliah umum terselenggara kerja sama Clingendael Institute Belanda dengan KBRI Den Haag, kata Sekretaris Pertama KBRI Denhaag Danang Waskito kepada Antara di London, Rabu. Moderator dalam kuliah umum anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bidang Hubungan Luar Negeri/Internasional itu Prof Dr. Jan Melisson (Senior Research Fellow Clingendael/ University of Antwerp) . Acara dihadiri sekitar 70 (tujuh puluh) peserta berbagai kalangan di Belanda, antara lain pejabat Kementerian Belanda, diplomat senior, think tank Belanda, akademisi serta mahasiswa, media dan peserta lainnya. Dalam kuliah umum Dr. Wirajuda secara runtut memaparkan perkembangan demokratisasi di wilayah Asia, ASEAN dan khususnya demokratisasi di Indonesia. Perkembangan demokratisasi di wilayah tersebut berlangsung cukup baik dan ditandai pula dengan pertumbuhan ekonomi kawasan yang stabil. Terkait dengan demokratisasi Indonesia, Dr. Wirajuda menyatakan demokratisasi di Indonesia berjalan sangat baik, dan bahkan menjadi model serta inspirasi negara-negara sahabat lainnya. Dikatakannya proses reformasi Indonesia di berbagai bidang (sosial kemasyarakatan, administrasi kepemerintahan, otonomi daerah, hak asasi manusia, kebebasan media/ vibrant media,) menghasilkan demokrasi yang mapan dan ditopang dengan pertumbuhan ekonomi yang positif dan stabil. Pada sekitar tahun 2004, democratic roots sudah sangat kuat di Indonesia dan mencapai a point of no return. Dalam kaitan ini, Indonesia berperan cukup signifikan dalam memperkenalkan serta memperkuat konsep demokrasi dan keterbukaan di kawasan sekitar, baik Asia Tenggara (ASEAN) maupun Asia Pasifik. Lebih lanjut, Dr. Wirajuda menjelaskan dalam konteks ASEAN, upaya tersebut terlihat dalam promosi demokrasi dan hak asasi manusia pada ASEAN Summit tahun 2003. Selain itu, upaya kuat Indonesia tercermin dalam pembentukan serta penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF), termasuk pendirian Institute IPD (Institute Peace and Democracy). Dalam bagian lain penjelasannya, Dr, Wirajuda memaparkan pentingnya pengkaitan demokrasi dengan pembangunan (development) seperti pengalaman Indonesia. Pembangunan politik (demokrasi, keterbukaan) dan pembangunan ekonomi harus berjalan secara bersama-sama. Demokrasi pada gilirannya juga akan ikut membantu menciptakan perdamaian dan stabilitas (peace and stability) di suatu negara, kawasan bahkan dunia, paparnya. Meski demikian, Dr. Wirajuda mengingatkan bahwa demokrasi adalah work in progress yang harus masih terus dikonsolidasikan oleh segenap elemen bangsa. Pada gilirannya, demokrasi yang terus dikembangkan oleh bangsa Indonesia adalah demokrasi yang dapat menyejahterakan rakyat. Sebelum kegiatan public lecture, Dr. Wirajuda beserta I Ketut Putera Erawan, PhD (Executive Director IPD) dan beberapa nara sumber lainnya termasuk mantan Menteri Luar Negeri Belanda Bernard (Ben) Bot melakukan internal closed seminar: Indonesias Rise and Democracy Promotion in Asia yang dihadiri undangan terbatas, membahas beberapa isu terkait diantaranya diplomasi Indonesia serta Bali Democracy Forum (BDF). Clingendael Institute adalah akademi riset independen di Belanda yang mempunyai fokus kajian utama pada bidang terkait dengan politik dan hubungan internasional. Institute ini cukup aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan kursus dan seminar yang diikuti berbagai kelompok dan organisasi antara lain pejabat kementerian/ diplomat Belanda, diplomat asing, pakar pilitik dan hubungan internasional, akademisi dan lainnya. Clingendael juga mempunyai kerjasama cukup erat dengan Kementerian Luar Negeri RI, khususnya dalam pendidikan diplomat Indonesia, demikian Danang Waskito. (*/sun)