Kemudian Mukhlis Basri juga mengatakan banjir ini pun disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang membangun rumah di badan sungai atau di sepanjang bantaran sungai.
"Bahkan saya juga melihat ada warga bangun rumah, yang sampai di tengah sungai. Contohnya, ada rumah yang hancur diterjang air karena lokasinya yang tidak sesuai. Ini jelas memperparah situasi," kata dia.
Selain perubahan fungsi lahan, lanjut dia, masalah infrastruktur juga turut berkontribusi memperburuk masalah banjir di Kota Bandarlampung.
"Misalnya di Kecamatan Kedamaian, terdapat konstruksi jembatan yang kurang tepat. Jembatan tersebut memiliki tiang di tengahnya, sehingga menghambat aliran air dan menyebabkan sampah tersangkut," kata dia.
Selain itu ia mengatakan banyak pipa saluran air yang melintang di sungai, yang seharusnya diletakkan sejajar dengan jalan atau di atas jembatan bukan di bawahnya.
"Hal ini membuat aliran sungai menjadi lambat dan rentan terhadap penyumbatan yang menyebabkan air dapat meluap ke permukaan," kata dia.
Ia pun menyampaikan memang bukan persoalan yang mudah guna mengatasi banjir dengan sejumlah faktor penyebabnya.
"Memang, tidak mudah untuk membongkar bangunan yang sudah berdiri di badan sungai, meskipun hal itu melanggar peraturan daerah. Namun, kita harus memikirkan kompensasi yang adil bagi masyarakat yang terdampak," katanya.
Ia pun mengatakan apabila hal itu harus diambil pemerintah pusat, Provinsi Lampung, dan Kota Bandarlampung, harus menyiapkan dana untuk menormalisasi sungai dan relokasi warga yang tinggal di daerah rawan banjir.
"Semoga apa yang saya dapatkan di lapangan dapat menjadi bahan kajian bagi pemerintah daerah untuk mencari solusi jangka panjang. Saya juga ingin mengajak masyarakat untuk tetap bersabar dan tidak saling menyalahkan," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Anggota DPR sebut alih fungsi lahan picu banjir di Bandarlampung
