Kejati Sumbar gelar pasar murah bantu masyarakat dapatkan bahan pokok

Padang (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat (Sumbar) menggelar pasar murah di pelataran parkir kantor instansi tersebut yang beralamat di Padang pada Kamis (21/3) untuk.membantu masyarakat.

Kepala Kejati Sumbar Asnawi di Padang mengatakan kegiatan tersebut diharapkan bisa membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga yang relatif terjangkau.

"Kegiatan pasar murah serta bazar yang kami gelar ini diharapkan bisa membantu warga di sekitar Kantor Kejati Sumbar untuk mendapatkan bahan pokok," katanya.

Ia mengatakan, dalam kegiatan itu pihaknya telah menyiapkan paket khusus yang berisikan bahan pokok mulai dari beras, gula, tepung, minyak goreng, susu, mentega, dan lainnya.

Menurutnya, paket yang telah disiapkan sebanyak 200 buah itu dijual kepada warga hanya dengan harga Rp100 ribu.

"Harga jual kepada warga sebesar Rp100 ribu per paket, jika di luar harga jual barang-barang itu lebih mahal bahkan bisa mencapai dua ratus ribu rupiah," katanya.

Ia menceritakan kalau bahan pokok di dalam bazar itu berasal dari sumbangan para pegawai Kejati Sumbar yang telah dilakukan sebelumnya.

Lebih lanjut, ia berharap, bantuan itu dapat menghadirkan bahan pokok dengan harga murah ke tengah masyarakat pada Bulan Ramadhan serta menjelang Idul Fitri.

Selain bazar, pada kesempatan yang sama Kejati Sumbar juga mendirikan tenda demi memfasilitasi sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk menjual produk buatannya.

Dari pantauan terdapat beberapa produk seperti pakaian, mukena, jilbab, aneka ragam kue, jeruk, madu, dan lainnya.

Ikatan isteri pegawai Kejaksaan atau Ikatan Adhyaksa Dharmakarini disingkat IAD juga turut membuka stan pada kegiatan yang sama.

Menurut Asnawi kegiatan bazar yang dibuka sejak Kamis lagi itu akan berlangsung hingga sore nanti, dan warga dipersilahkan untuk datang dan berbelanja keperluan yang tersedia.

Selain Asnawi, kegiatan dihadiri oleh Asisten Pidana Khusus Hadiman serta pejabat teras Kejati lainnya, dan dari unsur pemerintah daerah.