"Semua pihak harus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk membangun Kota Bukittinggi, salah satunya Pusat Kuliner Stasiun Lambuang," kata Menteri BUMN Erick Thohir saat meresmikan Kawasan Kuliner Stasiun Lambuang di Kota Bukittinggi, Rabu.
Menteri BUMN mengatakan pascapandemi COVID-19 Bukittinggi harus mampu membangkitkan sektor ekonomi dan pariwisata. Untuk mewujudkannya, pemerintah daerah perlu berkolaborasi dengan banyak pihak.
"Semua harus bisa berkolaborasi untuk memastikan Kota Bukittinggi menjadi tujuan wisata," kata Erick Thohir.
Pada kesempatan itu, Erick Thohir mengatakan dalam memajukan pariwisata dan perekonomian suatu daerah terdapat empat faktor kunci.
Pertama, dukungan bentangan alam yang indah, budaya ramah masyarakat lokal dalam menyambut wisatawan, kuliner hingga dukungan infrastruktur yang memadai.
Khusus Sumbar, lanjut dia, termasuk daerah yang sudah diterima pada tataran global. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya rumah makan Padang di berbagai negara.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI yang salah satunya membidangi BUMN Andre Rosiade mengatakan Pusat Kuliner Stasiun Lambuang Kota Bukittinggi merupakan bukti kerja sama, dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan DPR RI, pemerintah pusat dan pihak terkait lainnya.
"Ini bukti percepatan pembangunan Sumbar dengan cara berkolaborasi dengan berbagai pihak," kata dia.
Ia menilai Wali Kota Bukittinggi Erman Safar berhasil menyulap bekas stasiun kereta api menjadi pusat kuliner terbesar di Ranah Minang.
"Kita harapkan pusat kuliner ini menambah pendapatan asli daerah Bukittinggi dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional," kata Andre.
Terakhir, Andre berharap Menteri BUMN mau membantu meyakinkan PT KAI untuk menyewakan lahan stasiun tersebut selama 10 tahun ke depan sebagai pusat kuliner. Sebab, saat ini PT KAI baru menyewakan lima tahun.
Senada dengan itu, Wali Kota Bukittinggi Erman Safar mengatakan pengelolaan Stasiun Lambuang tersebut mengusung konsep wisata kuliner terpadu.
"Bukittinggi ingin menyerap lebih banyak wisatawan dari berbagai daerah ke Bukittinggi melalui kuliner," ujar dia.
Pemkot Bukittinggi targetkan Stasiun Lambuang tingkatkan wisata kuliner Sumbar
Pemerintah Kota Bukittinggi menargetkan peningkatan ekonomi warga daerah setempat sekaligus memperkaya destinasi wisata kuliner Sumatera Barat secara umum.
"Bukan hanya peningkatan secara kuantitas sejumlah 116 gerai, tapi juga kualitas karena Stasiun Lambuang Bukittinggi hadir dengan format modern terpadu dikemas secara profesional," kata Wako Bukittinggi, Erman Safar, Rabu.
Menurutnya Stasiun Lambuang menjadi prestasi ekonomi di Bukittinggi dengan menaikkan level pedagang kaki lima menjadi pedagang permanen.
"Ini adalah konsep pengelolaan wisata kuliner terpadu terpusat pertama di Sumbar. Kami ingin mengambil peluang wisata kuliner yang dikemas lebih profesional dengan tetap mempertahankan kearifan lokal sesuai kebutuhan pengunjung," kata Wako.
Ia menyebut di 2021 lalu saat masa COVID-19 ada 800 ribu pengunjung masuk ke Bukittinggi, tahun 2022 terdapat 1,4 juta pengunjung dan 2023 Bukittinggi menerima 1,2 juta pengunjung.
"Angka ini kami optimis kembali naik melalui beragam program dan spot menarik yang ditambah khususnya Stasiun Lambuang yang merupakan pusat kuliner terbesar di Sumbar," kata Erman Safar.
Dalam kesempatan itu, diserahkan CSR dari BNI untuk Pemko Bukittinggi dan KUR untuk pedagang. CSR dari PLN, Bank Nagari untuk Pemko Bukittinggi. Selain itu, juga diserahkan CSR dari PT. KAI, Angkasa Pura kepada Dandim 0304 Agam.
PT. KAI Sebut Penetapan Harga Sewa Untuk Stasiun Lambuang Sesuai Kajian Tim Appraisal
Stasiun Lambuang berdiri di atas lahan Eks Emplasmen Stasiun Bukittinggi, yang merupakan milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan luas lebih kurang 27.206 meter persegi. Dengan luas tersebut dapat memenuhi kebutuhan fasilitas perdagangan baru dan area parkir.
Vice President PT KAI (Persero) Divisi Regional II Sumbar, Sofan Hidayah, menjelaskan, untuk Stasiun Lambuang sendiri, memang ada sistem sewa lahan antara PT. KAI dengan Pemkot Bukittinggi. Perjanjian kerjasama sewa lahan dengan Pemkot Bukittingi itu, didasari dengan nilai manfaat kedua belah pihak.
“Tahun 2022, telah ditandatangani kontrak 3 tahun dengan Pemkot Bukittinggi. Lalu, kontrak itu di addendum pada akhir 2022 menjadi 5 tahun. Dan sekarang pun sedang berproses untuk kontrak 10 tahun,” katanya.
Dasar penetapan harga, lanjut Sofan, setiap lahan yang disewakan itu, memang berpijak pada akan digunakan untuk apa lahan itu. “Apakah untuk sosial? Area hijau kah? Atau area komersil?” lanjutnya.
Untuk Stasiun Lambuang, tentunya ditetapkan sebagai area komersil. Sedangkan penetapan harga, sudah melalui KJPP atau tim appraisal.
“Makanya lahir harga Rp2,2 milyar per tahun. Itu ditetapkan tim appraisal sesuai dengan aturan serta peruntukannya. Intinya semua sesuai aturan yang berlaku,” ujar Sofan.
Nilai kontrak itu, dibayarkan setiap tahun melalui virtual account. Sehingga tidak ada yang ditutup tutupi.
“Di internal KAI, kita tegak lurus pada aturan perusahaan dan BUMN. Sesuai aturan yang ada, sewa ditetapkan pada nilai komersilnya berapa dan sejak kapan dilaksanakannya. Memang beda, dengan kontrak untuk warga sebelum sebelumnya, karena mereka bukan komersil dan itu pun sudah beberapa tahun lalu. Tentu sekarang sudah jauh beda. Dan penetapan harga untuk Pemkot Bukittinggi sendiri pun, masih di bawah base line,” katanya menjelaskan.
Sementara, menyangkut temuan BPK terkait adanya kerugian daerah sekitar Rp1,8 milyar, karena Pemko melakukan pembangunan beberapa item permanen di lokasi, Sofan menerangkan, bahwa sesuai dengan perjanjian, Pemkot dilarang melakukan bangunan permanen.
“Namun, berdasarkan temuan itu, dalam addendum di akhir 2022, kita telah cabut pasal pelarangan karena ada kealpaan kami saat itu. Karena pondasi tidak mungkin tidak dibangun dengan permanen. Secara otomatis temuan itu sudah ditindaklanjuti,” kata dia.
PT. KAI mengapresiasi Pemkot Bukittinggi yang memanfaatkan lahan eks stasiun menjadi Stasiun Lambuang. Karena hal ini dapat mendongkrak ekonomi masyarakat sekitar.
