DPRD Sumbar ingatkan pemerintah maksimalkan mitigasi bencana

Padang (ANTARA) - Anggota Komisi V DPRD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) Hidayat mengingatkan pemerintah setempat untuk terus memaksimalkan mitigasi bencana alam mengingat daerah tersebut masuk kategori rawan bencana.

"Banyak selter yang tidak dirawat dan kurang memadai, ini butuh komitmen Pemerintah Provinsi Sumbar untuk keberlanjutan pencegahan dan penanganan bencana alam," kata anggota Komisi V DPRD Provinsi Sumbar Hidayat di Padang, Jumat.

Hal tersebut disampaikan Hidayat pada pelatihan relawan kebencanaan zonasi Kota Padang (jurnalistik kebencanaan) yang diselenggarakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumbar.

Selain selter dan jalur evakuasi, Hidayat menilai pelatihan dan pembekalan terhadap komunitas siaga bencana juga penting untuk dilakukan sebagai persiapan dini apabila terjadi bencana alam.

"Ini harus berkelanjutan. Oleh karena itu, komitmen dari kepala daerah penting sekali memerhatikan ini," ujarnya.

Sementara, untuk BPBD Kota Padang maupun BPBD Provinsi Sumbar harus terus memperbaharui peta jalan, strategi dan lain sebagai agar pembaharuan pengetahuan dan informasi terkait kebencanaan tetap tersampaikan ke masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumbar Fajar Sukma mengatakan media massa memiliki peran penting dalam penguatan mitigasi bencana, terutama di daerah yang memiliki potensi bencana yang tinggi seperti Sumbar.

"Pemerintah daerah telah melakukan sejumlah upaya untuk sosialisasi memperkuat mitigasi bencana. Media juga memiliki peran penting dalam hal itu," kata dia.

Saat ini tujuh kabupaten dan kota yang berada di pesisir pantai di Sumbar terancam megatrust dan gelombang tsunami. Sementara, daerah darat memiliki ancaman gempa yang berasal dari sesar semangko. Sumbar juga memiliki potensi ancaman gelombang air laut, banjir dan longsor karena itu kesiapsiagaan menjadi penting.