Padang (ANTARA) - Hasil pemeriksaan dari Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat menemukan adanya dugaan penyelewengan dana kemahasiswaan tahun 2022 sebesar Rp613.085.180.
"Setelah penelusuran yang dilakukan SPI, ditemukan adanya dugaan kerugian Universitas Andalas sekitar Rp613 juta lebih," kata Sekretaris Universitas Andalas Henmaidi di Padang, Jumat.
Ia menjelaskan dugaan kerugian negara pada perguruan tinggi itu terkait dengan dana kemahasiswaan tahun 2022 yang gagal dibayarkan kepada pihak yang berhak menerima.
"Data tersebut sepanjang bukti-bukti yang ada, dan telah diperiksa oleh SPI," ujar Henmaidi.
Ia menjelaskan pada akhir 2022 terdapat sejumlah kegiatan, pemberian insentif prestasi, serta berbagai kegiatan kemahasiswaan yang belum dibayarkan pembiayaannya.
Secara administrasi, kata dia, semua dokumen telah diproses dan anggaran untuk pembayaran kegiatan juga telah cair ke rekening Bendahara Bidang I dan III. Namun faktanya, bendahara Bidang I tidak melakukan seluruh pembayaran kepada pihak terkait (yang berhak menerima).
Atas hal tersebut, SPI melakukan pemeriksaan secara komprehensif untuk menelusuri aliran dana tersebut. Dalam pemeriksaan, Bendahara Bidang I mengakui telah menggunakan dana dengan cara tidak benar atau untuk kepentingan pribadi.
Pihak perguruan tinggi setempat telah melakukan upaya untuk mengembalikan kerugian tersebut dengan meminta komitmen dari bendahara melalui pemotongan gaji, dan upaya lainnya.
Kemudian, sebagai tindakan administratif atas kesalahan yang dilakukan Bendahara Bidang I, terhitung sejak Juli 2023 sudah dilakukan pemotongan gaji terhadap yang bersangkutan.
"Termasuk remunerasi serta hukuman kepegawaian yaitu menurunkan pangkat satu tingkat terhitung Agustus 2023. Tidak hanya itu, saat ini kasus tersebut juga sedang dalam proses hukum di Kejaksaan Negeri Padang," ujarnya.
Sekaitan hal tersebut, maka upaya penyelesaian kerugian kepada pihak terkait yang dilakukan Unand ditunda hingga mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum. Penundaan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya maladministrasi, dan pelanggaran atas ketentuan terkait dengan pengelolaan keuangan negara.
Berita Terkait
Unand pastikan tidak ada kenaikan uang kuliah tunggal
Sabtu, 18 Mei 2024 17:12 Wib
Peneliti: Batu apung berpotensi jadi adsorben pengolahan air bersih
Sabtu, 18 Mei 2024 17:12 Wib
Unand dorong guru besar hilirisasi produk bermanfaat bagi masyarakat
Sabtu, 18 Mei 2024 13:57 Wib
Pusat Studi Bencana Unand duga tumpukan material penyebab banjir
Jumat, 17 Mei 2024 18:58 Wib
Bupati Sabar AS: Realisasi Kerjasama Pemkab Pasaman dengan UNES tercepat
Jumat, 17 Mei 2024 9:16 Wib
Kualitas dan harga sebagai hubungan yang penting dalam persaingan bisnis
Senin, 13 Mei 2024 15:38 Wib
Puluhan Mahasiswa Universitas Jambi kuliah lapangan pelajari Geopark Sawahlunto
Jumat, 10 Mei 2024 14:09 Wib
Unand gencarkan pengolahan sampah jadi energi baru terbarukan
Rabu, 8 Mei 2024 12:53 Wib