Padang Aro (ANTARA) - Bawaslu Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dam masif bersama Paniai Pengawas Kecamatan, Rabu.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Solok Selatan Nila Puspita, Di Padang Aro, mengatakan, semua tahapan Pemilu berpotensi menimbulkan sengketa sehingga sejak jauh-jauh hari sudah disiapkan bagaimana penanganannya.
"Kita berharap tidak ada pelanggaran Pemilu tetapi sebagai pengawas tetap mempersiapkan diri akan kemungkinan pelanggaran di lapangan supaya bisa dicegah dan ditangani dengan baik," ujarnya.
Menurut dia, Panwascam harus memahami apa yang harus dilakukan dalam penanganan sengketa saat tahapan Pemilu.
Ia berharap, kerjasama yang solid dari semua pengawas mulai dari TPS hingga Bawaslu sehingga semua tantangan bisa dijalani dan Bawaslu menjadi lembaga terpercaya dalam mengawal Pemilu yang jujur dan adil.
Yang berada di dunia Pengawas katanya, harus memahami dua aturan sekaligus yaitu PKPU, Perbawaslu dan sanksinya dalam Undang-undang.
"Dengan semua persiapan dari penyelenggaraan dan pengawasan yang baik semoga Pemilu 2024 bisa berjalan dengan aman dan damai," ujarnya.
Saat ini Bawaslu Solok Selatan sudah menerima satu sengketa Daftar Calon Sumatera (DCS) dari salah satu Parpol.
Koordinator Sekretariat Bawaslu Admi Munandar mengatakan, setiap tahapan Pemilu sering terjadi pelanggaran dan untuk meminimalisirnya perlu dilakukan Rakor penanganan pelanggaran administrasi dan TSM Pemilu ke Panwascam.
"Ini semua merupakan upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu agar Panwascam siap saat terjadi pelanggaran di lapangan," ujarnya
Akademisi yang menjadi pembicara Hendra Naldi mengatakan, pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif itu sifatnya melembaga dan memiliki sistem yang jelas dan terus menerus contohnya politik uang.
Dia menjelaskan, di masyarakat sebetulnya punya cara khas atau kearifan lokal untuk mengatasi pelanggaran TSM.
"Adat secara terstruktur sistematis dan masif juga punya pertahanan agar pelanggaran itu bisa dicegah jadi Pengawas bisa menggunakan kearifan lokal untuk mengatasi pelanggaran," katanya.
Berita Terkait
Solok Selatan dirikan dapur umum bagi pengungsi banjir
Jumat, 17 Mei 2024 12:03 Wib
Pemkab Solok Selatan berupaya melestarikan adat
Kamis, 16 Mei 2024 14:36 Wib
Wawako sambut baik keberadaan klinik addenin di Kota Solok
Kamis, 16 Mei 2024 4:45 Wib
Pemkot Solok dukung upaya pengendalian inflasi pangan strategis
Rabu, 15 Mei 2024 20:14 Wib
Bupati Solok serahkan bantuan ke korban banjir bandang di Tanah Datar
Rabu, 15 Mei 2024 19:10 Wib
Pemkot Solok kirimkan tim evakuasi ke Kabupaten Tanah Datar
Rabu, 15 Mei 2024 19:09 Wib
Pemko Solok serahkan bantuan ke korban banjir bandang di Tanah Datar
Rabu, 15 Mei 2024 17:04 Wib
Pemkab Solok luncurkan pembayaran PBB-P2 tahun 2024 secara daring
Rabu, 15 Mei 2024 4:33 Wib